Soal Pembubaran HTI, Siapakah Pemenang Sesungguhnya?

Lemahireng.info --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukum dari organisasi masyarakat HTI, pada hari Rabu (19/07). Artinya organisasi HTI resmi dibubarkan.


”Pencabutan status badan hukum HTI merujuk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas.” kata Freddy Haris Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i, mengaku tidak kaget dengan keputusan pemerintah yang membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ini berita yang tidak mengejutkan, meskipun pemerintah bolak-balik membantah keluarnya Perppu ini gak ada hubungannya dengan HTI, tapi semua orang tahu asbabun nuzul dari keluarnya Perppu ini memang keinginan pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas Islam utamanya HTI,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/07).

Politisi Gerindra ini menilai pembubaran HTI adalah bentuk kesewenangan pemerintah sehingga Perppu Ormas yang belum mendapatkan persetujuan dari DPR tidak diindahkan.

“Jadi kalau dia merasa mau dibubarkan ya dia bubarkan aja. Kalau bahasa premannya, lu mau apa? Pemerintah udah seperti itu sekarang,” imbuhnya seperti dikutip di laman tribunislam.

Masih berkaitan dengan masalah ini, pendapat yang menarik disampaikan oleh Harits Abu Ulya (Direktur CIIA) bahwa fenomena ini potensial memicu social disorder, kekacauan yang apabila dimainkan cantik oleh ormas, atau kelompok Islam secara massif dan sistemik dapat berbalik melumpuhkan kekuasaan.

”Simpati dan respect umat akan ter-agregasi sedemikian mudah terhadap kelompok yang terdzalimi oleh kekuasaan, bak promosi besar besaran tentang HTI dan gagasannya,” ujar Harits.

Dikalangan kelas menengah ke atas dan kaum terpelajar bisa jadi HTI semakin dikenal, didukung dan diikuti, bukan karena status badan hukumnya tetapi karena jati diri gagasan dan gerakan tanpa kekerasan yang menggelinding tanpa dibelenggu lagi oleh UU ormas.

Pencabutan SK badan hukum dibaca sebagai kemenangan HTI, sesaat panggung kekuasaan menjadi milik mereka. Harits menjawab, ”Karena HTI memanen modal sosial berbasis keimanan (faith based organisation) yang mengikat manusia atas dasar kesadaran iman, bukan iming iming harta kekayaan, kedudukan atau jabatan.”

Kelestarian iman yang sama, kerinduan yang sama terhadap negara yang adil, memastikan eksistensinya establis di dada rakyat (umat).

Lebih lanjut Harits mengungkapkan,“Siapa kehilangan panggung hari ini? Status Quo dengan sabda kuasanya pemilik panggung ketika ia memainkan relasi kuasa tidak setara.”

Rakyat bisa jadi melihat ini seteru antara diktator dengan pahlawan-pahlawan baru. Yang akhirnya kebenaran keluar jadi pemenang bersama pengusungnya. Dan ibarat teatre panggung, saat ini sedang berlangsung pentas drama dari penguasa panggung.

Namun sebenarnya ia tidak pernah menguasai panggung pikiran dan hati publik muslim yang melek politik. Tidak ada kekuasaan yang bisa eksis berdiri diatas pundak rakyat yang terdzalimi atas nama diktator ala demokrasi.

“Kediktatoran atas nama apapun akan membuat dalang dan aktornya jauh lebih sakit ketika ia tumbang. Semakin diktator kekuasaan negara dioperasikan maka hakikatnya semakin menumpuk kerapuhan yang puncaknya adalah keruntuhan.”

Kekuasaan bisa saja mengkriminalisasi kelompok seperti HTI dan semisalnya dengan atas nama demi demokrasi atau apa saja. Namun sejatinya itu langkah awal kristalisasi perjuangan kaum idealis menuju konstruksi sosial yang lebih bermartabat. (voa/lasdipo)

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.