[ Sorotan Kritis ] Ada apa dibalik wacana pembubaran FPI dan HTI

Dalam beberapa bulan terakhir wacana pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menguat. Menurut pemberitaan media mainstream atas desakan sejumlah ormas Sehingga polisi pun menghentikan kegiatan HTI di banyak tempat. 

Merespons tuntutan ini, pada 3 Mei 2017, Mendagri menyatakan pembubaran HTI tinggal menunggu waktu. Sebelumnya Kapolri dan Menko Polhukam memberikan sinyal serupa. Tuntutan pembubaran HTI didasarkan pada tuduhan bahwa organisasi ini ingin mengubah ideologi dan dasar negara yang dianggap sudah final. Tujuan HTI untuk mendirikan sistem pemerintahan alternatif yang disebut “khilafah” dianggap sebagai agenda makar yang tidak boleh dibiarkan bebas di Indonesia.


Lalu benarkah keadaannya seperti opini yang berkembang akhir - akhir ini. Untuk itu marilah kita menilai secara objektif terkait pro kontra pembubaran HTI ini. Sebelumnya juga berkembang isu bahwa FPI juga akan dibubarkan lantaran dituduh anarkis, makar dll yang selanjutnya sampai pada ormas islam non anarkis yaitu HTI. 

Memang kedua Ormas ini sangat lantang bersebrangan dengan penguasa disetiap kebijakannya . Meskipun ormas - ormas islam lain juga banyak yang bersebrangan dengan penguasa era Jokowi ini tetapi tidak selantang dan setegas kedua Ormas ini. 

Makanya kita harus jeli dan kritis dalam  menyikapi hal ini. Oleh karena itu kita harus tahu dulu latar belakang kenapa kedua ormas ini sedang dibidik untuk dibubarkan, lalu siapa dan pihak mana saja yang pro dan kontra terkait wacana ini selanjutnya kita akan bisa menilai dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi di negeri tercinta ini. 

Untuk itu akan kita bahas dulu siapa dan pihak mana saja yang sangat mendukung wacana pebubaran ormas islam ini.

1. Kapolri 

Belum lama ini juga, Polda Metro Jaya melarang kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap tak berizin. Ternyata hal serupa juga terjadi di daerah-daerah. Kepolisian melarang kegiatan itu karena konsep khilafah. 

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kegiatan HTI dilarang dengan dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi. Penyebabnya, kata dia, tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika tetap digelar. "Kami memang tidak keluarkan izin STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kami larang,’’ kata Tito di Mabes Polri Jumat (28/4).


Adapun alasan utama tidak dikeluarkan STTP, karena banyaknya protes dari yang anti-HTI. "Karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti," kata dia.

Diketahui, beberapa pihak yang tak sejalan dengan HTI diantaranya adalah, GP Ansor dan Banser NU. Mereka menolak HTI dengan alasan organisasi itu tidak sesuai dengan NKRI. "Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik, maka janganlah (digelar kegiatan HTI)," sambung lulusan Akpol 1987 itu.

Bahkan dia menilai rekrutmen HTI di kampus-kampus memiliki indikasi yang bisa dianggap berbahaya. Sehingga perkara itu kata dia sedang dibahas.

"Kalau seandainya itu dilakukan (menegakan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?" tambah dia.

Mantan Kapolda Papua itu juga menegaskan, ke depan mereka akan upayakan agar HTI dihilangkan secara permanen. Dan hal itu akan mereka koordinasikan dengan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan. "Sedang dibicarakan di Polhukam," pungkas dia. (elf/JPG)

Sumber Berita : http://www.jawapos.com/read/2017/04/28/126413/kapolri-ungkap-rencana-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia

2. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pembubaran HTI tinggal menunggu waktu.

"Sekarang telah ditangani secara terpadu oleh Menko Polhukam (Wiranto)," kata Mendagri.

Tjahjo mengatakan, jika bukti dan fakta penyimpangan gerakan HTI telah didapat, maka tidak menutup kemungkinan, ormas tersebut akan segera dibubarkan.



"Kalau jelas fakta dan buktinya (bisa dibubarkan). Semua sudah marah loh, semua sudah minta segera ditertibkan," kata dia.

Ditanya sejauh mana proses tersebut berjalan di Kemenko Bidang Polhukam, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu hanya menjawab secara diplomatis.

"Tunggu saja tanggal mainnya," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga mengaku bahwa pemerintah enggan membuka dialog dengan HTI. Sebab ia menyebut dialog itu sudah pernah dilakukan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

"Sudah ketemu dengan Menteri Agama kok. Setelah itu enggak ada lagi dialog lanjutan. Cukup sama Menteri Agama saja," kata dia.

Sumber berita : http://jogja.tribunnews.com/2017/05/05/mendagri-sebut-pemerintah-tinggal-tunggu-waktu-untuk-bubarkan-hti

3. Banser dan GP Ansor

Gerakan Pemuda Ansor mendesak agar pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasan Ansor, HTI anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan aktif mengampanyekan negara khilafah.


"Sejauh ini belum ada tindakan nyata untuk membubarkan HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara khilafah," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Yaqut mewanti-wanti apabila HTI dibiarkan berkembang bisa mengancam keutuhan NKRI. Apalagi, HTI menjadikan kampus-kampus sebagai basis penyebaran pengaruh mereka.

"Saya juga bingung apa sih yang ditunggu sehingga penanganan HTI ini terkesan lamban," kata Yaqut.

Menurut dia, "pembiaran" terhadap perkembangan HTI jelas memunculkan pertanyaan bahkan spekulasi bahwa HTI merupakan "mainan" pihak internal negara untuk kepentingan mereka, seperti untuk mengonsolidasi umat Islam untuk merebut kekuasaan.

"Agar tidak muncul spekulasi itu, ya secepatnya HTI harus dibubarkan. Toh mereka itu gak ngaruh dan gak punya jasa sama sekali pada republik ini," kata Yagut.

Sumber berita : https://tirto.id/gp-ansor-desak-pemerintah-segera-bubarkan-hti-cn1R

4.Setara Institut 

Ketua Setara Institute Hendardi mendukung rencana Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian soal pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Hendardi, rencana tersebut merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel.

Hendardi mengaku sejalan dengan alasan Tito yang mengatakan pembubaran akan didasari dengan argumen bahwa HTI dinilai telah mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal, dan mengancam ideologi Pancasila. 
Menurut Hendardi gagasan khilafah yang diusung HTI merupakan suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri atau gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Mei 2017.

Dukungan tersebut Hendardi utarakan mengingat beberapa negara juga telah menolak organisasi tersebut, seperti Yordania dan Irak. Meskipun secara fisik HTI tidak melakukan kekerasan, Hendardi menilai gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia.

Paham organisasi tersebut telah masuk melalui kampus dan majelis keagamaan. Kemudian, HTI juga dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Gagasan tersebut merupakan eksperimentasi penerapan prinsip ‘margin of appreciation’ dalam disiplin hak asasi manusia,” demikian Hendardi.

Menurut Hendardi negara berhak membatasi perkembangan HTI di Indonesia mengingat mereka telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika penyebarannya yang dibatasi, kata Hendardi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi.

Adapun teknis pembubaran suatu organisasi massa diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Pada Pasal 59-78 mengatur larangan bagi ormas, ancaman sanksi, pembekuan organisasi, hingga mekanisme pembubaran dan mekanisme untuk menyoal pembubaran itu, jika organisasi yang dibubarkan tidak menerima tindakan hukum negara.

Source : https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/02/078871545/dianggap-meresahkan-setara-dukung-kapolri-bubarkan-hizbut-tahrir

4. Forum BEM PTKI

Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Indonesia (BEM PTKI) menggelar kegiatan Silaturahmi Nasional BEM PTKI Se-Indonesia di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Kegiatan yang dimulai dari 2-4 Mei ini mengangkat tema Revivalisasi Peran dan Gerak Mahasiswa Islam Dalam Menyikapi Problematika Kebangsaan. Dalam kegiatan tersebut mahasiswa menyepakati menolak konsep Khilafah dan meminta agar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan.



Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Riyan Hidayat, mengatakan kegiatan ini dihadiri 54 BEM PTKI Se-Indonesia dan banyak melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) membahas persoalan keumatan dan kebangsaan.

“Salah satu butir yang kami hasilkan adalah menolak paham HTI karena bertentangan dengan Pancasila dan konsep Islam Rahmatan Lil'alamin. Indonesia adalah negara majemuk dan plural sehingga tidak cocok jika konsep HTI diterapkan di Indonesia. Kita ingin HTI dibubarkan dan meminta agar rektorat melarang HTI masuk kampus, karena mereka jelas-jelas sudah mendeklarasikan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, itu adalah bukti Pancasila dan UUD 1945 sedang terancam," kata Riyan di Jakarta, Kamis (4/5).

Hal senada disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Banten yang sama-sama resah atas konsep yang dilakukan HTI. Sebab, bagi dirinya konsensus kebangsaan tetap harus dijaga sebagai pemersatu bangsa dan Indonesia berdiri tidak hanya dibangun satu kelompok dan agama saja.

"Ini Indonesia, paham yang dianut adalah Islam Indonesia. Negara kesatuan yang berbhineka harus tetap menjadi kekuatan bersama, tidak harus dibuat menjadi negara Islam, HTI itu ya harus dibubarkan, mereka sudah mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara kita," ujarnya.

Menurut dia, nilai luhur pancasila menghargai dan mengakui keragaman agama dan budaya sehingga harus tetap dijaga untuk mempersatukan bangsa.

Source : http://www.beritasatu.com/politik/428841-forum-bem-ptki-minta-hti-dibubarkan.html

Dengan masifnya desakan pembubaran ini maka muncullah beragam pro kontra di tengah masyarakat . Ada yang mendukung ada pula yang menolak dengan beragam alasan tentunya. Tetapi masyarakat memahami betul kenapa belakangan ini desakan ini semakin kencang seakan kejar tayang layaknya sinetron,. ada apa sebenarnya. Benarkah Alasan pihak - pihak yang ingin membubarkan HTI ini tulus murni karena dorongan kecintaannya terhadap NKRI ini ataukah hanya sebatas slogan untuk menjaga kepentingannya saja .. 

Kenapa Pemerintah ingin HTI Bubar ? 

Analisa yg cukup menarik kenapa rezim pemerintah mau membubarkan HTI...

1. Kekalahan Ahok pada pilkada DKI membuat rezim penguasa sangat kecewa dan marah, dan salah satu penyebab utama kekalahan Ahok menurut mereka adalah HTI yg mereka sebut ormas radikal atau intoleran, dan HTI jauh-jauh hari sebelum aksi 212 sudah massif mengkampanyekan "Haramnya pemimpin kafir", "Tolak Pemimpin Kafir" dll...

2. Masa kepemimpinan Pak Jokowi tinggal - 2 tahun saja lagi, dan masa ini adalah masa yg tidak terlalu lama lagi bagi para kapitalis pendukung rezim penguasa utk membalikkan modal yg sudah mereka keluarkan pada saat mendukung rezim ini utk berkuasa. Para kapitalis itu akan berusaha jor-joran membuat proyek yg menguntungkan mereka, dan tentu kita tahu banyak proyek itu yg akan bertentangan dgn kepentingan rakyat banyak, sebut saja misalnya proyek kelistrikan, sektor tambang, perkebunan, properti dll. 

Para kapitalis itu tahu bahwa HTI adalah ormas yg paling getol menentang berbagai kebijakan yg tidak berpihak kpd rakyat kecil, apalagi solusi yg ditawarkan oleh HTI juga bersumber dari nash-nash agama. HTI bagi mereka ibarat monster yg sangat menakutkan. Mumpung saat ini mereka lagi berkuasa maka mereka akan mencari segala cara utk menghabisi HTI, mereka tdk mungkin berhadapan face to face dgn HTI, karena mereka yakin pasti kalah, karena rakyat pasti mendukung HTI, maka mereka menggunakan instrumen lain dan alat yg menurut mereka bisa digunakan utk melawan HTI. 

Instrumen hukum dan kepolisian tidak cukup kuat utk menghabisi HTI, maka digunakanlah stempel "anti Pancasila dan anti NKRI" sebuah stempel yg sudah lazim digunakan rezim penguasa sejak zaman dahulu utk menyerang lawan politik mereka. Stempel "anti Pancasila dan anti NKRI" yg dituduhkan kpd HTI mereka yakini juga sebenarnya tidak akan berhasil utk menghabisi HTI, karena mereka sendiri tahu (khususnya kepolisian) bahwa HTI itu tidak pernah melanggar hukum dan anti kekerasan, maka digunakanlah alat yg lain yaitu "membenturkan dgn ormas yg lain" dlm hal ini ormas yg dianggap moderat, dan kita bisa lihat alat yg mereka gunakan adalah GP Ansor dan Banser serta ormas2 lain yg dianggap bisa dipakai sbg alat, entah ormas2 ini sadar atau tidak yg jelas mereka sudah dijadikan alat utk dibentur2kan dg HTI. 

Usaha membentur2kan itu dgn harapan agar HTI bereaksi keras juga melakukan perlawanan sehingga terjadinya aksi kekerasan, dgn adanya aksi kekerasan yg diharapkan dilakukan HTI itulah bisa dijadikan alasan utk membubarkan organisasi HTI. Upaya ini nampaknya juga gagal dilakukan terbukt dgn beberapa kasus spt di Surabaya Jawa Timur dan wilayah di Jawa Tengah, serta beberapa wilayah lain, HTI tetap konsiten dgn thoriqoh dakwahnya yg tanpa kekerasan shg konflik yg diharapkan itu justru tidak berhasil.

Rezim penguasa kembali memutar otaknya, mereka kemudian menggunakan istilah "potensi gangguan keamanan dan ketertiban"...Ormas2 yg dijadikan alat tadi (baik mereka sadari atau tidak sadari) kemudian kembali mereka mainkan dgn upaya pembubaran, penghadangan, penggagalan berbagai kegiatan dakwah yg dilakukan oleh HTI atau syabab HTI, (walaupun yg dibahas dlm pengajian itu hanya tema2 "percintaan", masalah narkoba dll yg tidak ada hubungannya dg isu Pancasila dan NKRI). Hal ini bisa dilihat dari kasus ust. Felix Y. Siauw di Malang atau kasus BKLDK di Bangka Belitung...Istilah "potensi gangguan keamanan dan ketertiban" ini akan sengaja dibuat banyak terjadi kasus "penolakan" dari "elemen masyarakat" yg lain sbg legitimasi rezim "merah" penguasa utk menghabisi HTI.

Satu hal yg tidak boleh ketinggalan (wajib hukumnya bg merekja) adalah peran media sbg alat propaganda pencitra burukkan HTI, ini sangat penting utk mempengaruhi otak masyarakat seakan2 HTI itu adalah organisasi yg sangat berbahaya, perusuh dan pemecah-belah NKRI dan tentu isu "anti Pancasila dan anti NKRI" nya akan terus mereka goreng ( sampai gosong kali...he, he...). Hal ini bisa dilihat dari media2 baik cetak maupun elektronik yg pro rezim spt Metro TV, Kompas TV, Media Indonesia dll.
Jadi ini adalah sebuah pertarungan besar... 

Tapi yakinlah Islam pasti akan menang...

Source:https://www.facebook.com/groups/1124097777618229/permalink/1695036667191001/


Itulah beberapa bahan yang patut kita renungkan dan kita nliai secara objektif. Berpihaklah kepada kebenaran .

Wallaualam

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.