Nazaruddin beberkan kalau Seluruh Anggota Komisi II DPR Terima Dana e-KTP Termasuk...

Lemahireng.info --- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memastikan seluruh anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Pada periode tersebut, anggota Komisi II DPR RI sebanyak 50 orang, termasuk pimpinannya.

Nazaruddin beberkan kalau Seluruh Anggota Komisi II DPR Terima Dana e-KTP Termasuk Ganjar

Hal itu disampaikan Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

"50 anggota kebagian semua?" tanya jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017).

"Iya. Kalau tidak, RDP (rapat dengar pendapat) tidak mau kondusif," kata Nazaruddin.
Jaksa kemudian menyebutkan sebagian nama politisi di Komisi II yang disebut menerima uang dari proyek e-KTP.

Nama mereka disebut jaksa KPK adalah Arif Wibowo, Agun Gunandjar, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, Mustokoweni, Teguh Juwarno, Markus Nari, dan Taufik Effendi.

Nazaruddin juga membenarkan adanya pemberian uang ke Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Chairuman Harahap.

"Malah ngejar-ngejar uang. Kalau tidak, dia tidak mau teken," kata Nazaruddin.

Selain itu, Nazaruddin melihat sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menerima 500.000 dollar AS.

Uang yang diberikan ke Komisi II bersumber dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang menangani proyek e-KTP.

Andi memiliki catatan khusus yang menguraikan detail pemberian uang. Nazaruddin pun mengetahui kepada siapa saja uang diberikan dari catatan tersebut.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Dekat Anas

Bukan hanya itu, Nazaruddin menyebut ada kedekatan khusus mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Andi Narogong disebut membagi-bagikan uang ke sejumlah anggota DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk memuluskan proyek e-KTP.

Andi disebut punya catatan rincian pemberian uang tersebut.

"Setiap uang yang dikeluarkan, dilaporkan ke Anas," ujar Nazaruddin.

Menurutnya, posisi Anas Urbaningrum selaku pimpinan dari fraksi terbesar di DPR saat itu menguntungkan Andi Narogong. Sebab, pengaruh Anas untuk meloloskan anggaran dan pelaksanaan proyek begitu besar.

"Kesepakatan dari awal proyek ini bisa jalan. Makanya Anas dapat 11 persen," kata Nazaruddin.

Berdasarkan surat dakwaan, Anas Urbaningrum disebut mendapatkan jatah sebesar 11 persen dari anggaran pengadaan e-KTP.

Nazaruddin pun tahu banyak soal pemberian-pemberian itu karena melihat catatan Andi Narogong.

Setiap kali Anas bertemu Andi, Nazaruddin selalu mendampingi. Disamping itu, sejak awal Anas mengarahkan agar Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pengadaan e-KTP.

"Instruksi Ketua Fraksi disuruh ikutin biar proyeknya berjalan. Program prioritas dari pemerintah," kata Nazaruddin.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, untuk memuluskan penganggaran.

Anas Urbaningrum sendiri sudah membantah keterlibatannya dalam proyek e-KTP. Usai diperiksa KPK pada Februari lalu, Anas mengklarifikasi tuduhan Nazaruddin.

"Saya bersyukur bisa menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa hal yang menurut saya penting, yang mungkin sumbernya dari seseorang yang tidak pas lah," ujar Anas.

Tersangka Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, akan ada tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Tersangka baru pasti ada. Waktunya tunggu saja," ujar Agus.

Agus mengaku sudah menerima informasi soal adanya sejumlah nama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Agus menolak menyebut nama-nama tersangka baru yang didapatkan dari penyidik tersebut.

"Jangan disebutkan dulu," ujar Agus.

Agus juga menolak menyebut dari mana latar belakang tersangka baru tersebut.

Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi e-KTP, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Pertama, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bernama Sugiharto.

Kedua mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama Irman. Tersangka ketiga adalah pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Perkara tersebut kini sudah memasuki masa sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. (rik/kps)

Sumber Berita : Tribunnews.com

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.