Kritisi Sidang Ahok, MUI: JPU Telah Kotori Peradilan di Indonesia

Lemahireng.info --- Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundangan-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengotori peradilan pidana di Indonesia.


Sebab, kata dia, tuntutan JPU sangat tidak tepat menuntut Ahok dengan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Padahal, kasus penistaan agama tersebut sudah menjadi sorotan masyarakat maupun dunia internasional.

"Tuntutan jaksa ingin mengotori atau menciderai proses peradilan pidana di Indonesia," kata Ikhsan dalam diskusi bertajuk 'Ahok, Jaksa, dan Palu Hakim' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Menurutnya, seharusnya jaksa tetap menjerat Ahok menggunakan Pasal 156 a KUHP. Selama ini jaksa menghadirkan MUI dan para pakar hukum pidana dalam rangka mengkonstruksi dakwaan untuk tuntutan. Namun putusan yang dibuat seolah tidak sejalan dengan pendapat dari para saksi yang memberatkan Ahok.

"Jaksa kan mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan primer 156 a alternatif 156. Harusnya tetap 156 a. Tidak bergeser. Kenapa kemudian para saksi, para pakar agama, ulama yang sudah didatangkan dalam rangka memberatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai penista agama tapi tidak sejalan dengan tuntutan jaksa?" ujarnya. 

Oleh karenanya, Ikhsan mengharapkan majelis hakim bisa memberikan hukuman maksimal dalam vonis kasus dugaan penistaan agama pada 9 Mei 2017 mendatang. "Hakim tidak boleh berada di jalan sunyi, hakim harus melihat dan mendengar masyarakat," tegasnya

sumber: ts/detik

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.
close