Nah lho, Dana dari Saudi itu Investasi atau Perang Proxy?

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Nah lho, Dana dari Saudi itu Investasi atau Perang Proxy?

Rabu, 01 Maret 2017
Kedatangan Raja Salman, penguasa Arab Saudi telah santer terdengar sejak awal tahun. Bahkan, saat itu sempat ramai tersebar informasi dimedia sosial mengenai agenda pertemuan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dengan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Meski memang kemudian, informasi tersebut dipastikan tidak benar [1].


Kedutaan Besar Arab Saudi menyatakan maksud kedatangan Raja Salman pada 1 Maret hingga 9 Maret 2017 adalah memenuhi undangan Presiden Jokowi. Ini merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi Raja Salman pada 2015.Senada dengan Kedubes Saudi, pihak FPI memastikan tidak ada agenda pertemuan Rizieq dengan Raja Salman. Belum ada pemberitahuan atau permintaan pertemuan yang masuk ke FPI [1].

Selanjutnya, dikutip dari laman Detik Finance, Indonesia dan Arab Saudi menjalin kesepakatan di bidang energi. Ini akan diwujudkan dengan penandatanganan investasi oleh perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco untuk pembangunan kilang minyak di Cilacap dengan nilai US$ 6 miliar.Selain itu, juga akan ada proyek lain yang akan ditandatangani, kurang lebih sebesar US$ 1 miliardan proyek lainnya. Bila ditotal maka nilainya mencapai Rp 94,5 triliun (kurs Rp 13.500) [2].

“Tadi bapak Presiden mengharapkan bahwa investasi Arab Saudi ini secara keseluruhan diharapkan bisa sampai dengan US$ 25 miliar,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seperti yang dikutip dari situs resmi Setkab, Jumat (24/2) [2].

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan yang sangat bersejarah, karena terakhir kali ke Indonesia, terjadi pada tahun 1970, atau 47 tahun yang lalu. Pramono menyatakan Raja Arab Saudi itu akan membawa rombongan terbesar. “Kurang lebih 1.500 orang, 10 menteri, 25 pangeran,” kata Pramono [2].

Presiden Jokowi akan menganugerahkan bintangkehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman. Bintang kehormatan ini diberikan, karena ketika melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Jokowi juga mendapatkan kehormatan tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, hubungan Indonesia-Arab Saudi adalah hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat akrab [2].

Kunjungan Raja Salman beserta rombongan memang mencengangkan. Di tengah situasi politik yang terkuras untuk Pilkada DKI berikut santernya isu cinaisasi Indonesia, kunjungan Raja Salman bagaikan angin segar. Disebut-sebut, Raja Salman datang sebagai saudara seaqidah. Ditambah dengan besaran nominal dana yang dibawanya, tentu membuat sebagian kalangan umat Islam di Indonesia merasa mendapat siraman air segar di tengah bertubinya gelontoran kebijakan nasional yang kurang bersahabat.

Membaca Peta Potensi Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di daerah equator, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan luas laut 5,8 juta km2. Kesuburan Indonesia sebagai salah satu negara di wilayah equator tak diragukan. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi vegetasi (cocok tanam) sepanjang tahun. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan sumber pangan, air dan energi berlimpah [3].

Tahun 2043, yaitu ketika jumlah penduduk dunia diprediksi mencapai 12,3 miliar jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 9,8 miliar jiwa hidup di wilayah non equator dan 2,5 miliar jiwa hidup di wilayah equator. Dengan potensi alam di wilayah equator, secara logika, maka penduduk wilayah non equator akan mencari pangan, air dan energi di wilayah equator [3].

Kemudian, berdasarkan peta konflik dunia pada tahun 2013, diperoleh kesimpulan bahwa 70% konflik dunia disebabkan oleh latar belakang energi. Ini menjadi wajar, karena seiring bertambahnya penduduk dunia, ternyata terjadi kelangkaan energi. Karenanya, menurut Peak Oil Theory, turunnya produksi minyak bumi mengubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis, hingga berakibat pada krisis ekonomi. Ini akan menggeser perang energi menjadi perang ekonomi (pangan, air, energi), makin mendekati dan bahkan menempati wilayah equator [3].
Jika perang energi telah terjadi ketika Arab Spring, maka perang ekonomi akan terjadi di sekitar equator.Ditambah lagi, Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat kepercayaan konsumen tertinggi ketiga di dunia, dengan indeks kepercayaan konsumen sebesar 115. Pun adanya amnesty pajak Indonesia yang terbesar di dunia, menunjukkan kewajaran jika Indonesia dinobatkan sebagai negara berperingkat kedua di dunia dalam kategori negara-negara yang paling optimis. Ini kemudian seolah mengamini pernyataan Presiden Soekarno, bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia [3].

Raja Salman dan Afiliasi Adidaya

Pengaruh Inggris dan Amerika saling bercampur di dalam keluarga kerajaanSaudi. Pengaruh riil di pemerintahan Saudi mengikuti kekuatan para pengikut kedua pihak, Inggris dan Amerika di sana. Dan berikutnya hal itu menentukan corak hubungan Saudi-Inggris dan Saudi-Amerika [4].

Dengan menelusuri hubungan-hubungan ini menjadi jelas bahwa pengaruh Amerika lebih kuat (dominan) di Kementerian Pertahanan,setidaknya sejak tahun 1382 H, dimana menteri pertahanannya adalahSulthan bin Abdul Aziz, yang dikenal termasuk orangnya Amerika. Situasi politik di Kementerian Pertahanan terus berlangsung seperti itu selama Salman bin Abdul Aziz menjabat Menteri Pertahanan pada 9/12/1432 H. Kemudian ia digantikan oleh anaknya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz sejak 3/4/1436 H, ketika Salman bin Abdul Aziz menjadi raja Saudi [4].

Sementara itu, pengaruh Inggris lebih dominan di Kementerian Garda Nasional, setidaknya sejak tahun 1382 H dimana kepala Garda Nasional kala ituadalah Abdullah bin Abdul Aziz, raja sebelumnya yang baru mangkat. Ia terus menjadi kepala Garda Nasional hingga tahun 1431 H. Kemudian kepala Garda Nasional dijabat oleh anaknya, Mit’ib bin Abdullah bin Abdul Aziz pada tahun 1431 H hingga tahun 1434 H, dimana institusi Garda Nasional diubah menjadi KementerianGarda Nasional dan Mit’ib menjadi menteri di Kementerian Garda Nasional hingga sekarang [4].

Sesuai pengaturan keluarga tentang siapa yang menjadi raja, pengaturan tersebut tidak membuat penting raja berasal dari institusi yang selalu sama. Bisa saja raja atau putra mahkota berasal dari Kementerian Pertahanan atau Kementerian Garda Nasional atau dari institusi lainnya. Sudah dikenal luas selama dekade terakhir, bahwa yang berpengaruh di dalam pemerintahan adalah yang datang dari kedua institusi tersebut. Adapun jika datang dari institusi lainnya maka pengaruhnya lebih kecil [4].

Raja sebelumnya, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, berasal dari institusi GardaNasional. Karena itu pengaruh Inggris yang lebih dominan di Saudi disertai cara-cara yang menyenangkan Amerika, yang sejatinya menampakkan hal yang berbeda dengan yang disembunyikan. Maka kadang-kadang hubungan Saudidengan Amerika menegang dan kadang yang lain mereda. Politik secara umum mengikuti corak Inggris, namun tidak berkonfrontasi langsung dengan Amerika [4].

Adapun Raja Salman, dia berasal dari institusi Kementerian Pertahanan. Karena itu, yang mungkin adalah pengaruh Amerika akan lebih dominanselama masa pemerintahannya. Raja Abdullah bin Abdul Aziz memahami hal itu. Karenanya, ia menciptakan penobatan baru di Saudi. Yaitu raja tidak hanya menunjuk putra mahkota penggantinya saja akan tetapi juga menunjuk putra mahkota dari putra mahkota penggantinya [4].

Raja Abdullah bin Abdul Aziz paham bahwa Salman bin Abdul Aziz berjalan bersama Amerika. Ini supaya Salman tidak menunjuk putra mahkotanya seperti yang berlangsung dalam tradisi sebelumnya yaitu bahwa rajalah yang menunjuk putra mahkotanya, maka raja Abdullah menunjuk putra mahkota dari putra mahkotanya untuk memutus jalan antara raja baru dan wewenang raja baru itu menunjuk putra mahkotanya dari orang-orangnyaAmerika. Karena itu,Raja Abdullah telah menunjuk putra mahkota dari putra mahkota. Maka raja Abdullah menunjuk pangeran Muqrin sebagai putra mahkota bagi Salman bin Abdul Aziz untuk tujuan tersebut [4].

Pangeran Muqrin sendiri dikenal hubungannya dengan Inggris. Ia adalah lulusan sekolah di Inggris, yaitudari The Cranwell College yang terkenal di Inggris. Ia adalah orang kepercayaan Raja Abdullah bin Abdul Aziz sebelumnya, bahkan termasuk orang dekatnya. Inovasi raja sebelumnya (Raja Abdullah bin Abdul Aziz) untuk menunjuk putra mahkota dari putra mahkota adalah untuk memotong kelangsungan silsilah Amerika setelah Salman bin Abdul Aziz. Raja Abdullah menegaskan penunjukan itu dengan mengeluarkan dekrit yang melarang pencopotan putra mahkota dari putra mahkota [4]. Meski posisi Pangeran Muqrin saat ini sudah diganti oleh Pangeran Muhammad bin Nayef, keponakan Raja Salman, dengan penunjukkan oleh Raja Salman.

Dari sini jelas bahwa pengaruh yang lebih kuat dalam Kerajaan Saudi akan jadi milik Amerika. Dampak positif yang diharapkan dari hal ini adalah menurunnya ketegangan antara Amerika dan Saudi, sehingga akan berpengaruh pada berhentinya penurunan harga minyak mentah. Sebab, raja sebelumnya dan Inggris yang ada di belakangnya ingin dengan penurunan harga minyak itu untuk menggagalkan Amerika dalam memanfaatkan minyak serpih (shale oil). Sebab, biaya lifting minyak serpih (shale oil) relatif tinggi, sekitar US$ 70 per barel. Jika harga minyak turun,maka produksi minyak serpih (shale oil) menjadi beban dan tidak ekonomis lagi. Sementara pada saat yang sama, biaya lifting minyak konvensional hanya beberapa dolar “sekitar US$ 7 per barel” [4].

Perang Proxy, Arab Saudi Bukan Negara Islam

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa Raja Salman berafiliasi pada Amerika Serikat, adidaya kampiun kapitalisme. Ini fakta. Artinya, dalam sebuah perang proxy, AS menggunakan negara-negara jaringan yang terafiliasi terhadapnya untuk menyerang pesaing terberatnya di dunia internasional, tanpa AS harus turun langsung untuk menyerangnya. Pesaing yang dimaksud adalah negara-negara pengemban ideologi yang berseberangan dengan AS, dalam hal ini negara-negara komunis/sosialis.

Untuk di Indonesia sendiri, di tengah makin deras pula arus Cinaisasi, dimana Cina merupakan negara komunis, AS jelas punya kepentingan yang urgen untuk tetap memiliki hegemoni di Indonesia. Terlebih ketika salah satu perusahaan penting AS di Indonesia, PT Freeport, mulai terancam posisinya di Indonesia. Kedatangan Raja Salman, dengan “kucuran dana” investasinya, dengan balutan kesamaan aqidah Islam dengan mayoritas penduduk muslim Indonesia, terlebih pasca rangkaian Aksi Bela Islam, nyata-nyata menjadi celah segar untuk merebut hati masyarakat Indonesia.

Posisi Arab Saudi sebagai negara proxy dalam perang proxy, tak diragukan lagi. Karena yang bisa menjadi negara proxy, hanyalah negara penganut ideologi yang sama dengan negara adidaya. Sudah pasti bukan negara tersebut bersistem Khilafah. Karena negara Khilafah adalah negara berideologi Islam. 

Status Arab Saudi sendiri, meski merupakan negeri kaum muslimin, tapi bukanlah negara (Daulah) Islam. Ini terbukti dari sistem pemerintahannya yang bukan Khilafah, melainkan monarki konstitusional. Padahal sistem pemerintahan yang menerapkan Islam secara kaffah, hanyalah Khilafah, bukan yang lain. Maka ini berarti, kebijakan-kebijakan penguasa Saudi, sekalipun ada beberapa yang merujuk dari Islam, namun penerapan Islamnya bersifat parsial.

Dan memang, berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Semua sistem pemerintahankontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Sistem-sistem yang ada saat ini bertentangan dengan sistem Islam [5]. 

Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt, Tuhan alam semesta, adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah ini Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini sangat banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijmak Sahabat [5].
Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah Khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah. 

Apalagi penegakan hukum-hukum hudûd dan seluruh ketentuan hukum syariah adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa/hakim, sedangkan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka keberadaan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Artinya, mewujudkan penguasa yang menegakkan syariah hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah Khalifah dan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah. [5].

Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini [5].

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan [5].

Khatimah
Jika demikian adanya, maka dana dari Arab Saudi yang dibawa sebagai “oleh-oleh” dari Raja Salman, jelas bukan pure investasi, apalagi bantuan kemanusiaan. Terlebih dengan agenda investasi utama di bidang energi, menguatkan motif pengembanan misi perang proxy-nya dari sang adidaya, di kala Freeport akan diambil alih kuasa. Karena latar belakang politis Raja Salman sendiri memang sejak lama telah lekat afiliasinya terhadap AS.
Sungguhmenyedihkan sebenarnya, negara-negara kafir yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin memiliki pengaruh di negeri-negeri yang menghimpun kiblat kaum Muslimin, tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah saw, menghimpunDarul Hijrah, pusat Daulah Islamiyah pertama. Akan tetapi, Islam memiliki tokoh-tokoh yang siang dan malam berjuang dengan benar dan ikhlas, dengan izin Allah, untuk mengembalikan Daulah Islam, al-Khilafah ar-Rasyidah. Al-Khilafah ar-Rasyidah adalah pasti dengan izin Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pada hari itu kaum Mukmin bergembira dengan pertolongan Allah dan kaum kafir penjajah akan mundur ke pusat negeri mereka jika memang masih tersisa pusat negeri mereka itu [4].Wallaahu a’lam bish showab [].


Oleh Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

==============================
Dukung terus Opini Syariah dan Khilafah. Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudari ingin bergabung dalam perjuangan HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan layangkan pesan dengan format:
NAMA JELAS, ALAMAT LENGKAP, NO TELP/HP, ALAMAT EMAIL.
Insya Allah, Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi.