Ketua DPP Hanura : Menteri Rini Harus Copot Pejabat BUMN Terlibat Mega Korupsi E-KTP

Lemahireng.info --- Menteri BUMN Rini Soemarno harus segera mencopot pejabat BUMN yang diduga terlibat mega skandal korupsi e-KTP yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun.


"Ini tentu sangat memalukan. Menteri Rini harus tegas untuk mencopot jabatan pejabat BUMN yang terlibat mega skandal korupsi e-KTP," kata Ketua DPP Hanura, Amir Faisal di Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Amir, dugaan keterlibatan pejabat BUMN dipusaran mega skandal korupsi e-KTP sangat memprihatinkan.

Hal ini bertentangan dengan semangat revolusi mental yang diusung oleh Presiden Jokowi, salah satunya memberantas korupsi.

Lebih lanjut, Amir mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Ia pun menyakini lembaga anti rasuah itu akan menegakan hukum secara independen, transparan dan profesional.

"Harus dibuka semuanya biar terang benderang kasus ini. Apalagi nilai dugaan korupsinya sangat fantastis mencapai triliunan rupiah," kata Amir yang mengurusi bidang Industri, dan BUMN ini di DPP Hanura.

Dalam kasus korupsi e-KTP ada 3 BUMN yang terlibat yakni Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT LEN Industri (Persero), dan PT Sucofindo. Sejumlah pejabat BUMN sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK untuk Irman dan Sugiharto di kasus korupsi e-KTP, sejumlah BUMN disebut ikut terlibat sekaligus menerima aliran dana rasuah.

Dakwaan itu juga menyimpulkan ada bukti mengenai persekongkolan antara pejabat Kemendagri, sejumlah BUMN dan pihak swasta untuk membuat lelang abal-abal di tender proyek pengadaan e-KTP.

Di kasus ini pemenang tender, Manajemen bersama Konsorsium PNRI menerima duit rasuah senilai Rp137,98 miliar. Tiga BUMN, yakni Perum PNRI menerima Rp107,71 miliar, PT LEN Industri Rp20,92 miliar dan PT Sucofindo Rp8,23 miliar. [rmol]

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.
close