Mantan Penasehat Rizal Ramli : Info A1, Pemerintah Mengalah! Freeport Dikasih Ijin Ekspor Konsentrat

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Mantan Penasehat Rizal Ramli : Info A1, Pemerintah Mengalah! Freeport Dikasih Ijin Ekspor Konsentrat

Jumat, 24 Februari 2017
Lemahireng.info --- Mantan penasehat Menko Maritim Rizal Ramli, Ronnie Higuchi Rusli, mengungkapkan situasi terakhir konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan informasi, Ronnie, mengungkapkan bahwa pemerintah RI akhirnya mengalah. Yakni memberikan ijin eksport konsentrat kepada Freeport.

Mantan Penasehat Rizal Ramli : Info A1, Pemerintah Mengalah! Freeport Dikasih Ijin Ekspor Konsentrat
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport 
“Informarsi A1 soal Freeport pemerintah mengalah kasih ijin export konsentrate, pasukan silahturahmi berhasil tancap bendera seperti jaman SBY,” tulis Ronnie di akun Twitter @Ronnie_Rusli.

Menurut Ronnie, kesepakatan itu merupakan bagian dari win-win solution. “Kayaknya win-win solution, pantesan Dick Adkerson langsung pulang ke negerinya rupanya sudah dibereskan,” ungkap ‏@Ronnie_Rusli.

@Ronnie_Rusli sempat mengingatkan: “Hati-hati kalau ada pejabat negara bilang kalau FreePort arbitrase bisa dicabut KK, tidak lain cuma minta disilaturahmi tim FreePort dan diperpanjang KK 2021.”

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 17 Februari 2017 sudah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PTFI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Rekomendasi izin ekspor konsentrat itu diberikan dengan syarat Freeport mau menerima perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.[itj]