Giliran Ulama di ibu kota DKI Jakarta yang di data pihak kepolisian

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Giliran Ulama di ibu kota DKI Jakarta yang di data pihak kepolisian

Kamis, 09 Februari 2017
Lemahireng.info --- Setelah pendataan ulama dilakukan di Jawa Timur, praktik serupa dilakukan di ibu kota DKI Jakarta. Ini dikatakan oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta KH Zulfa Mustofa dalam surat elektroniknya kepada Republika. 


"Selasa (7/2) lalu, kantor MUI Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Kompleks Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) didatangi oleh dua orang polisi dari Polres Jakarta Utara. 

Tujuan kedatangan dua polisi ini untuk melakukan pendataan terhadap ulama, yang ada dan atau berkantor di MUI Provinsi DKI Jakarta."

Menurut Kiai Zulfa, meski pendataan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergi antara Polri dengan ulama, tetapi sudah menimbulkan keresahan di kalangan ulama. 

Penyebabnya, Polri tidak memiliki kapasitas untuk ulama. Lembaga yang berhak mendata ulama adalah Kementerian Agama.

Alasan berikutnya, kata Kiai Zulfa, waktu pendataan kurang pas. Panasnya suhu politik saat ini dinilai tidak tepat untuk melakukan pendataan ulama.

Persempit Ruang Gerak Dakwah

Sementara Sekretaris Umum Gerakan Mubaligh Islam (GMI) Provinsi Lampung, Imam Asyrofi mengatakan profesi ulama atau dai tidak dapat disamakan dengan profesi lain yang bisa didata karena hal tersebut menyangkut umat secara umum.

“Pendataan ulama, kemudian diikutkan dengan sertifikasi ulama, ini jelas mempersempit ruang gerak dakwah Islam di berbagai tempat,” katanya kepada Republika.co.id di Bandar Lampung, Rabu (8/2).

Menurut dia, tidak sepatutnya pendataan ulama dilakukan polisi yang tidak ada kaitannya dengan profesi agama. Hal ini menunjukkan ada indikasi motif tertentu terhadap program pendataan ulama di berbagai daerah. Padahal, persoalan ulama sudah ada organisasinya, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia mengatakan tujuan pendataan ulama dan sertifikasi ulama tidak lain untuk menghambat ruang gerak pendakwah dan mubaligh dalam menyiarkan agama Islam kepada umatnya. “Bayangkan kalau di sebuah masjid di daerah, seorang khatib harus punya sertifikat, jadi bubar shalat Jumatnya karena tidak ada khatibnya,” ujar aktivis masjid di Lampung tersebut.

Penghargaan ulama, kata dia, hanya dilakukan oleh umatnya bukan kalangan tertentu. Sebab ulama berbeda dengan guru, ulama tidak digaji sedangkan profesi lain ada imbalannya. “Jadi tidak ada gunanya pendataan ulama atau sertifikasi ulama,” katanya.[republika]