Alhamdulillah, Acara "Berhadiah Simbol Agama Berbeda" di Sumenep akhirnya Dihentikan

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Alhamdulillah, Acara "Berhadiah Simbol Agama Berbeda" di Sumenep akhirnya Dihentikan

Kamis, 23 Februari 2017
Lemahireng.info --- Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, memastikan sosialisasi wawasan kebangsaan berhadiah sejumlah barang dengan simbol agama tertentu telah dihentikan. Acara itu menyasar siswa sekolah dasar (SD) setempat yang agamanya bertentangan dengan simbol yang diberikan.

“Kegiatan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, kegiatan itu tidak boleh dilanjutkan ke SD lainnya,” ujar Kapolres Sumenep AKBP Joseph Ananta Pinora di Sumenep, Kamis (23/2).

Di Sumenep Acara Berhadiah Simbol Agama Berbeda akhirnya Dihentikan

Sebelumnya, pada Selasa (21/2), Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Sumenep bekerja sama dengan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di sejumlah SD di Kecamatan Manding dan Kota. Di akhir acara, siswa SD yang menjadi peserta sosialisasi wawasan kebangsaan mendapat hadiah berupa sejumlah barang bersimbol agama tertentu yang tidak sama dengan agama para peserta kegiatan.

Hadiah tersebut memantik reaksi sejumlah elemen masyarakat di Sumenep, di antaranya Gerakan Umat Islam Sumenep, dan selanjutnya mereka meminta kegiatan tersebut dihentikan. Rencananya, kegiatan itu akan digelar oleh penyelenggara selama tiga hari, yakni 21 hingga 23 Februari 2017, dengan sasaran siswa di sejumlah SD.

“Kami sudah meminta keterangan kepada perwakilan atau pengurus dua lembaga yang menjadi penyelenggara sosialisasi wawasan kebangsaan. Mereka memang menghentikan kegiatan tersebut,” kata Pinora.

Selain itu, sejumlah barang yang sempat diberikan kepada para siswa di sejumlah SD sebagai hadiah setelah mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan, telah diamankan oleh polisi. Para orang tua siswa SD yang menjadi peserta kegiatan tersebut memang keberatan anaknya menerima hadiah tersebut dan sebagian menyerahkannya ke polisi.

Pinora juga meminta pihak terkait di Pemkab Sumenep untuk melakukan seleksi dan pengecekan secara rinci atas permohonan adanya kegiatan yang diajukan oleh elemen masyarakat tertentu. “Kejadian ini harus menjadi pelajaran sekaligus bahan introspeksi supaya tidak terulang lagi pada masa mendatang,” katanya.

Sementara Ketua GP Ansor Sumenep Muhri Zein meminta polisi untuk mengusut tuntas pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan yang berhadiah barang dengan simbol agama tertentu tersebut.

“Kami tidak ingin kejadian tersebut terulang lagi pada masa mendatang, karena bisa merusak hubungan antarumat beragama di Sumenep,” katanya usai beraudensi dengan Kapolres Sumenep AKBP Joseph Ananta Pinora.

Pengurus Yayasan Dipanggil Polres Sumenep

Polres Sumenep meminta keterangan pengurus yayasan terkait pemberian bingkisan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan di sejumlah sekolah dasar yang sempat diprotes wali murid.

“Pengurus yayasan penyelenggara kegiatan sosialisasi itu sudah kami mintai keterangan. Tapi tidak sampai pada upaya penahanan. Hanya diminta keterangan,” kata Kapolres Sumenep, AKBP H. Joseph Ananta Pinora, Kamis (23/02/2017).

Pada tanggal 21 Februari 2017, dilakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di sejumlah SD di Kecamatan Manding. Penyelenggara sosialisasi kebangsaan tersebut adalan Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudaya Kejuangan 45 Sumenep, yang dikemas dalam kegiatan ‘Sosialisasi Jiwa Semangat Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSN 45)/ Wawasan Kebangsaan, Love Sex Dating (LSD), dan Pemberian Paket Hadiah’. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama DHC 45 dengan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia, Gresik.

Di Sumenep Acara Berhadiah Simbol Agama Berbeda akhirnya Dihentikan

Sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut mendadak ramai diperbincangkan, karena bingkisan yang diberikan pada siswa di akhir acara, diduga disisipi ajaran agama tertentu. Tiap bingkisan berisi barang variatif, yang merupakan produk dari luar negeri, seperti Amerika, China, Singapura, Vietnam. Di antaranya alat tulis, kaos, jaket, kaos kaki, handuk, sandal, makanan ringan, dan permen.

Barang-barang tersebut bertuliskan simbol agama lain selain Islam. Padahal, di Sumenep mayoritas penduduknya muslim. Akibatnya, sejumlah orang tua siswa menolak dan mengembalikan bingkisan tersebut.

“Dari analisa kami, dalam peristiwa itu belum ditemukan unsur pelanggaran hukumnya. Karena itu kan sifatnya sukarela. Jadi kami hanya menghentikan kegiatannya, untuk meredam masyarakat agar tidak timbul gejolak,” ujar Pinora.

Baca Juga : Ini Hasil Investigasi “Bingkisan Sosialisasi Kebangsaan” yang dibeberkan GP ANSOR

Ia menjelaskan, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui ranah hukum, kalau memang tidak diketemukan pelanggaran hukumnya.

“Bisa saja kan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Yang penting jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat,” terangnya. [tem/but/BERITAJATIM]