Wakil Ketua MPR berharap Pemerintah tak Semena-mena Blokir Situs Media Islam

LemahirengMedia.info --- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, dalam penyebaran informasi ke publik, semua pihak harus menaati hukum. Karena itu, masyarakat tidak boleh menyebarkan berita hoax.


"Jangan sampai kemudian kita di era reformasi boleh menyebarkan apa saja, dan ternyata itu hoax, berita bohong. Saya kira itu tidak dibenarkan oleh hukum apapun, oleh rezim siapapun," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/01/2016) seperti dilansir Viva.co.id.

Hidayat juga meminta pemerintah tidak sekadar membela diri atas kritik yang berasal dari masyarakat. Dia berharap mereka bisa membedakan antara hoax dengan kritik. "Kalau kritik itu pasti bukan hoax. Kritik itu komitmen atau kepedulian untuk menghadirkan yang lebih baik," ujar dia.

Menurutnya, baik masyarakat pengguna media sosial atau pemerintah, semua diikat oleh hukum. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum.

Oleh karena itu, dia mewanti-wanti pemerintah agar tidak melakukan pemblokiran semena-mena. Apalagi jika pemblokiran itu hanya menyasar situs yang bernuansa keislaman. Sementara untuk konten yang melecehkan agama atau pornografi malah dibiarkan.

Lalu, para pengguna media sosial juga diminta untuk bisa melakukan kontrol diri mereka sendiri. Pengguna medsos diingatkan untuk tidak menghadirkan berita-berita hoax, fitnah, atau mengandung bahasa-bahasa kotor.

"Kalau ada yang share berita bohong, hoax, bahasa kebun binatang, bahasa toilet, ya mereka harus melakukan sensor itu sendiri," kata Hidayat.[SI]

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.
close