Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah terdaftar di kementeriannya

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah terdaftar di kementeriannya

Minggu, 15 Januari 2017
Lemahireng.info ---  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam postingan yang di unggah oleh rmol.com, jumat (13/1) berjudul Mendagri: FPI Terdaftar Yang Tidak Terdaftar HTI, memberikan pernyataan bahwa FPI adalah organisasi yang terdaftar ke Kemendagri sudah diperpanjang pada 2014, Mendagri juga sempat menyinggung bahwa yang belum terdaftar itu HTI. berikut pernyataan Mendagri: 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) terdaftar di kementeriannya.


"FPI terdaftar dan diperpanjang di Kemendagri pada 2014. Yang tidak terdaftar di Kemendagri adalah Ormas HTI (Hizbutahrir Indonesia)," kata Mendagri, Jumat (13/1).

Ormas FPI memang tengah menjadi sorotan, terlebih ormas berbasis Islam ini menjadi garda terdepan dalam aksi damai pada 4 November dan 2 Desember 2016 lalu.

Sikap FPI belakangan ini juga membuat pro kontra di sejumlah elemen masyarakat. Bahkan, sampai dinilai meresahkan. Namun saat dikonfirmasi soal pembubaran ormas, Mendagri Tjahjo mengatakan, tidak bisa begitu saja karena memang prosesnya itu bukan menjadi ranah Kemendagri.

Dimana tugas Kemendagri adalah mengingatkan ormas jika mereka salah sedangkan terkait dengan pembubaran harus melalui prosedur UU.

"Yang bisa dibubarkan itu kalau ormas aliran sesat. Itu juga harus ada fatwa majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, keputusannya ada di MA,” ujar Tjahjo.

Kemendagri tidak ada kewenangan untuk membubarkan ormas, melainkan mencatat ormas-ormas yang terdaftar. Misal ada ormas yang dianggap melanggar ketertiban, maka pihak Kemendagri bisa rapat bersama kepolisian, dan itu menjadi ranah aparat kepolisian.

"Karena mekanisme pembubaran ormas juga panjang. Ada peringatan 1, 2, dan 3, lalu apakah bersalah atau tidak," tutup Mendagri seperti dikutip dari laman Kemendagri. [republika]

Menanggapi pernyataan Mendagri tersebut kami dari dakwahmedia.net melakukan penelusuran dan bertabayyun kepada Jubir HTI, Ustadz Ismail Yusanto, dan beliau menanggapi berita tersebut dengan jawaban Singkat, "ini saja tanggapan saya" 

Kemudian beliau kirimkan scan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. 

Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM tersebut disahkan pada tanggal 2 juli 2014 dan mulai berlaku tanggal itu juga.


Surat keputusan diatas menunjukan bahwa Hizbut tahrir Indonesia sudah terdaftar legal di Kementrian Hukum dan HAM sebagai badan perkumpulan, sehingga tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kemendagri sebagaimana peraturan yang berlaku saat ini. Sesuai apa yang pernah juga di release Kemendagri melalui Kepala Subdirektorat Ormas Ditjen Kesbangpol Bapak Bahtiar.[dm]

Ormas Berbadan Hukum Tak Perlu Lagi Mendaftar ke Kemendagri



"Supaya tak lima tahunan mendaftar ke Kemendagri, Ormas itu dibadanhukumkan saja ke Kementerian Hukum dan HAM. Nanti, bila sudah berbadan hukum, mendapatkan legalitas sama dengan parpol, yayasan, perkumpulan. Setelah dapat badan hukum, tak perlu ke Depdagri,” kata Kepala Subdirektorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta. 

Jika belum berbadan hukum, Ormas tetap harus mengurus SKT lima tahunan ke Kemendagri. Karena itu, dia mendorong Ormas sebaiknya berbadan hukum karena bila sudah berbadan hukum banyak kelebihan, misalnya bisa mendirikan sekolah, rumah sakit, atau badan usaha, seperti Muhammadiyah. " Kalau masih SKT, tak boleh punya badan usaha,” katanya. 

Bahtiar menambahkan, sistem database keormasan nantinya bakal diintegrasikan dengan data e-KTP, sehingga tak ada cerita, satu orang punya banyak Ormas atau LSM. Karena kerap kali untuk mendapatkan dana dari Pemda, satu orang mendirikan beberapa Ormas atau LSM dengan nama berbeda-beda. " Itu fenomena industrialisasi ormas, yang ujungnya menghabiskan uang pemda,” katanya. 

Bahtiar juga mengungkapkan, bahwa keberatan Ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, terhadap RUU Ormas sudah direspons oleh DPR dan pemerintah. Muhammadiyah dan NU akan mendapat perlakuan khusus. Kedua organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia itu tak lagi mengikuti mekanisme pendaftaran badan hukum.[ Sumber :  Ormas Berbadan Hukum Tak Perlu Lagi Mendaftar ke Kemendagri ]

Bagaimana pendapat pembaca?