Mengungkap Motif di Balik Kenaikan Tarif Dasar Listrik ! -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Mengungkap Motif di Balik Kenaikan Tarif Dasar Listrik !

Senin, 02 Januari 2017
LemahirengMedia.info --- PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017 memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA.

Menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka di Jakarta, Senin, (2/1/2017) kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.

Mengungkap Motif di Balik Kenaikan Tarif Dasar Listrik !

"Mulai 1 Januari 2017, pelanggan listrik rumah tangga mampu berdaya 900 VA dikenakan kenaikan tarif secara bertahap," katanya.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga pengguna listrik dengan daya 900 VA, yang sebelumnya mendapat subsidi, secara bertahap akan dinaikkan sampai sesuai dengan tingkat keekonomian dan akhirnya tidak akan mendapat subsidi lagi.

Kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali yakni pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

Dengan skenario tersebut, I Made Suprateka menjelaskan, secara bertahap tarif untuk pelanggan listrik 900 VA akan naik dari Rp605 menjadi Rp791/kWh per 1 Januari 2017, Rp1.034/kWh mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017.

Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga pengguna listrik 900 VA akan kena penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya.

Jika mengikuti tarif listrik 12 golongan tarif listrik nonsubsidi per 1 Januari 2017, maka tarifnya sebesar Rp1.467,28/kWh.

Dengan demikian, per 1 Juli 2017 akan ada 13 golongan nonsubsidi yang terdampak penyesuaian tarif setiap bulan.

Pelanggan rumah tangga yang sebelumnya masuk dalam golongan rumah tangga 900 VA akan menjadi golongan baru, sehingga total golongan pelanggan PLN bertambah dari 37 menjadi 38.

Made juga mengatakan bahwa tarif listrik untuk 12 golongan pelanggan nonsubsidi periode Januari 2017 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2016.

"Penurunan tarif listrik rata-rata sebesar Rp6 per kWh," katanya.

Menurut dia, tarif listrik tegangan rendah (TR) pada Januari 2017 menjadi Rp1.467,28/kWh, tegangan menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tegangan tinggi (TT) menjadi Rp996,74/kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.644,52/kWh.

Made mengatakan tarif listrik Januari 2017 turun karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang juga turun meski indikator lainnya berubah, kurs rupiah terhadap dolar AS melemah dan inflasi naik.

ICP pada November 2016 turun 3,39 dolar AS per barel dari 46,64 dolar AS menjadi 43,25 dolar AS per barel pada Oktober 2016. 

Kurs rupiah pada November 2016 melemah Rp293,26 dolar per dolar AS dari Rp13.017,24 menjadi Rp13.310,50 per dolar AS pada Oktober 2016 dan inflasi naik 0,33 persen dari 0,14 persen pada Oktober 2016 menjadi 0,47 persen pada November 2016. 

Penyesuaian tarif listrik setiap bulan dilakukan berdasarkan kurs rupiah, ICP, dan inflasi.

Penyesuaian tarif listrik dilakukan pada 12 golongan pelanggan, antara lain rumah tangga TR daya 1.300 VA, rumah tangga TR 2.200 VA, rumah tangga TR 3.500-5500 VA, dan rumah tangga TR 6.600 VA ke atas.

Selanjutnya ada golongan bisnis TR daya 6.600-200 kVA, bisnis TR di atas 200 kVA, kantor pemerintah TR 6.600-200 kVA, industri TM di atas 200 kVA, industri TT 30 MVA ke atas, kantor pemeritah TM di atas 200 kVA, penerangan jalan umum TR, dan layanan khusus.

Sementara tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan lainnya tidak berubah. Pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan pelanggan yang mendapat subsidi pemerintah.(Tempo)

Liberalisasi Energi : Motif di Balik Kenaikan Tarif Dasar Listrik !

Sesunggunya salah satu motif dari penaikan tarif listrik– sebagaimana halnya subsibdi BBM adalah upaya liberalisasi pemerintah untuk meliberalisasi sektor energi. Dalam Dokumen Blue Print Pengelolaan Energi Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa salah satu tantangan pengembangan energi nasional adalah harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya. 

Oleh karena itu, salah satu misi dari Kementerian ESDM adalah mendorong keekonomian harga energi dan mineral. Hal yang sama juga dinyatakan oleh sejumlah lembaga asing yang menjadi rujukan kebijakan ekonomi pemerintah seperti IMF[1], Bank Dunia[2], USAID[3] termasuk OECD[4] dalam berbagai dokumennya.

Padahal kebanyakan negara di dunia ini–termasuk negara-negara maju sekalipun– intervensi pemerintah dalam berbagai bentuk seperti pemberian subsidi, pemotongan pajak dan kebijakan lainnya terus diberikan agar publik dapat menikmati energi listrik yang memadai karena diyakini ketersediaan energi tersebut merupakan salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hasil studi Pfund dan Healey (2011) misalnya menunjukkan bahwa pemberian subsidi energi di AS yang telah berlangsung sejak abad ke-19 terbukti dapat memacu pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selain itu, dukungan pemerintah di negara itu juga telah mendorong terjadinya inovasi teknologi dalam penyediaan energi listrik sehingga memberikan dampak pada efisiensi biaya listrik per watt.

Inefisiensi & Upaya Liberalisasi

Secara definitif nilai subsidi listrik merupakan selisih antara Biaya Pokok Produksi dengan Harga Jual kepada Konsumen. Dengan demikian semakin besar selisih tersebut maka subsidi akan semakin besar baik karane BPP-nya yang tinggi atau harga jualnya yang terlalui rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi BPP yaitu: 

(1) harga minyak mentah. Hal ini karena sebagian dari sumber energi pembangkit listrik masih menggunakan BBM yang dihitung berdasarkan harga internasional dalam hal ini digunakan harga ICP yang merupakan harga rata-rata minyak mentah di Indonesia; 

(2) nilai tukar rupiah terhadap dollar. Indikator ini berpengaruh pada harga pembelian BBM dan bahan baku yang berasal dari impor; 

 (3) bauran energi (fuel mix). Energi yang digunakan pembangkit bermacam-macam seperti BBM, batu bara dan gas. Dengan harga yang berbeda-beda maka komposisi dari energi tersebut akan mempengaruhi biaya produksi.

Dalam prakteknya dari total biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN, diketahui bahwa bahan bakar merupakan komponen yang paling dominan dengan porsi 56 persen disusul biaya pembelian tenaga listrik dan biaya usaha yang masing-masing sebesar 27 persen dan 16 persen. 

 Besarnya biaya bahan bakar terjadi akibat masih besarnya ketergantungan PLN pada penggunaan BBM yang dibeli dengan harga internasional baik dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Bauran energi PLN didominasi oleh batubara (43 persen), disusul oleh BBM (23 persen) dan gas alam (24 persen). Meskipun demikian, dari sisi biaya, pembelian BBM memberikan kontribusi 59 persen terhadap total biaya energi tersebut.

Harus diakui bahwa bauran energi PLN menunjukkan adanya tren penurunan penggunaan BBM dan peningkatan penggunaan batubara dan gas. Namun demkian dari tahun 2009-2011 penggunaan gas stagnan pada angka 24 persen. Demikian pula halnya dengan penggunaan panas bumi dan air yang mengalami stagnasi sejak tahun 2006 hingga 2011. Padahal sumber-sumber energi tersebut harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan BBM dan batubara. 

Gas misalnya harganya jauh lebih murah dibandingkan gas. Namun karena sebagian besar produksi gas domestik diekspor dengan kontrak-kontrak jangka panjang—sebagai konsekuensi liberalisasi di sektor migas–maka pasokan gas domestik termasuk untuk PLN sangat menjadi sangat terbatas. Pada laporan BPK terhadap Audit Subisidi Listrik Tahun 2010 antara lain disebutkan:

“PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Hal tersebut terjadi antara lain pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas. Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17.900.681,34 juta pada tahun 2009 dan Rp19.698.224,77 juta pada tahun 2010. 

 Hal tersebut disebabkan: (a) PLN terlambat mengupayakan pemenuhan gas untuk kebutuhan pembangkit; (b) Beberapa pemasok gas tidak dapat memenuhi pasokan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani; (c) Kementerian ESDM dan BPMIGAS belum optimal dalam menetapkan kebijakan dan mengupayakan pemenuhan gas bagi PLN.”

Komponen lain yang menentukan besarnya subsidi adalah pembelian energi oleh PLN dari pihak swasta dengan harga pasar. Meskipin PLN merupakan istitusi yang bersifat monopolistik dalam penyediaan listrik namun BUMN tersebut belum mampu memproduksi sendiri seluruh kebutuhan publik sehingga masih bergantung pada pihak swasta yang diistilahkan dengan Independent Power Producer (IPP). 

Komponen penyewaan listrik dari pihak swasta menyumbang biaya sebesar 16 persen dari total biaya produksi pada tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011, sebanyak 28 IPP memasok listrik kepada PLN melalui Power Purchase Agreement (PPA). Dari produksi total PLN pada tahun 2011 sebesar 183.420,9 GWh, sebanyak 40.681,9 GWh (22,2%) dibeli dari IPP. Pemasok terbesar adalah PT Paiton Energy Company (9.415 GWh (23,1%) dan PT Jawa Power sebanyak 8.162 GWh (20%). 

Saat ini berdasarkan UU Kelistrikan dan UU Investasi, pemerintah terus mendorong pihak swasta berinvestasi dalam sektor hulu kelistrikan. Hasilnya kemudian dijual kepada PLN berdasarkan harga keekonomian. Sebab orientasi mereka adalah murni kepentingan bisnis yang mengejar laba. Inipula yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah berupaya untuk mencabut subsidi. 

Tujuannya agar PLN tidak perlu menanggung kerugian dari akibat menjual listrik lebih murah dibandingkan dengan harga belinya dari IPP. Disisi lain, dengan tidak adanya subsidi maka iklim investasi di sektor kelistrikan –khususnya disektor hilir–akan semakin kondusif bagi swasta.

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya subsidi adalah inefisiensi biaya usaha PLN. Semakin efisien PLN dalam menjalankan usahanya maka biaya produksi listrik akan semakin murah dan sebaliknya. Biaya usaha sendiri mencakup biaya pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya penyusutan, biaya administrasi dan beban bunga pinjaman. Berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2011, total biaya tersebut mencapai Rp43 triliun atau 22 persen dari total biaya usaha PLN. Upaya untuk menekan biaya usaha ini memang terus dilakukan PLN. 

Meskipun demikian pada faktanya—merujuk pada laporan-laporan BPK masih banyak inefisiensi usaha dalam BUMN tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan listrik dikawasan Asia yang menjadi peer PLN seperti KEPCO (Korsel), TNB (Malaysia), HKE (Hongkong) dan CLP (Hongkong) maka PLN masih relatif kalah efisien dibandingkan dengan pembangkit listrik di Asia yang menjadi peer-nya.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi nilai subsidi adalah masih besarnya susut jaringan PLN. Secara teknis susut jaringan terdiri dari susut transmisi dan susut distribusi. Untuk susut transmisi disebabkan oleh susut teknik. Sementara untuk susut distribusi terdiri dari susut teknik dan non teknik. 

Penyebab susut teknik penyebabnya bervariasi antara lain gangguan jaringan distribusi dan sifat material. Sementara penyebab susut non teknik terdiri terdiri faktor internal yaitu administrasi usaha langganan yang tidak memadai dan pencatatan dan pengukuran yang tidak akurat. 

Selain itu susut non teknik juga diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu penggunaan listrik secara ilegal. Berdasarkan data PLN tahun 2012, susut jaringan mencapai 8,5 persen yang berasal dari susut distribsi yang bersifat teknik (5,83%), susut transmisi teknik (2,1%) dan susut distribusi non teknis (0,57%). Berdasarkan keterangan PLN penyebab utama susut jaringan distrbusi yang bersifat teknik disebabkan oleh jaringan dan perlengkapan PLN yang sudah tua.

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan menaikkan harga jual jelas merupakan tindakan yang dzalim sebab kesalahan pemerintah ditimpakan kepada rakyatnya. Pasalnya sebagian besar penyebab membengkaknya subsidi listrik akibat kesahalan pemerintah sendiri baik akaibat pengelolan enegeri yang berpihak kepada swasta/asing dan inefisiensi ditubuh PLN sendiri. 

Lebih dari itu, upaya pencabutan subsidi listrik merupakan upaya sistematas pemerintah untuk memuluskan langkah liberalisasi di sektor kelistrikan. Dengan demikian semakin banyak pihak swasta yang dapat terlibat dalam bisnis kelistrikan dan peran pemerintah menjadi lebih minimal.

Perspektif Islam

Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi dengan segala macam alasannya, jelas tidak dapat dipisahkan dari paradigma dan sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini dalam penyediaan pelayanan publik. Padahal sistem kapitalisme sendiri dalam kenyataannya telah banyak menimbulkan penderitaan bagi ummat manusia termasuk di negara ini. 

Dalam pandangan Islam sistem tersebut bertentangan dengan aqidah Islam karena sistem tersebut berlandaskan pada sekularisme dimana urusan kenegaraan termasuk bidang ekonomi dipisahkan dari agama. Berbeda dengan Islam yang mengharuskan seluruh aspek kenegaraan wajib diatur berdasarkan syariat Islam.

Islam telah menegaskan bahwa listrik yang digunakan untuk keperluan bahan bakar masuk dalam kategori ’api’ (nâr) yang digolongkan sebagai barang milik publik dan bukan milik pribadi atau negara. 

Termasuk dalam kategori tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya Ditambah lagi, sebagian besar sumber energi dalam memproduksi listrik saat ini merupakan barang-barang tambang yang juga merupakan barang publik seperti minyak bumi, gas dan batu bara. Rasulullah saw bersabda:

”Manusia berserikat pada tiga hal: air, api dan padang gembalaan.” (HR. Muslim dan Abu Daud)

Di samping itu, pengelolaan barang publik hanya diwakilkan kepada khalifah untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat dan tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh swasta baik domestik ataupun asing. Adapaun mekanisme distribusinya sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad dan pendapat khalifah. 

Dengan demikian, listrik sebagaimana halnya barang publik laiinya seperti air didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rakyat tanpa ada yang diistimewakan atau dikecualikan. Barang publik juga dapat dijual dengan harga pasar seperti minyak bumi dan logam. Meski demikian harga penjualannya dikembalikan kepada rakyat tanpa ada yang dikecualikan. Di Baitul Mal, dana tersebut disimpan dalam pos harta milik umum dimana khalifah sama sekali tidak diperkenankan menggunakannya untuk kegiatan negara. (al-Maliky: 41: 1965).

Dengan menerapkan konsep Islam sebenarnya harga listrik di Indonesia tidak perlu dinaikkan bahwa sangat mungkin untuk digratiskan secara proporsional kepada seluruh rakyat. Meski demikian hal tersebut tidak mungkin terlaksana selama sistem ekonomi negara ini menganut sistem ekonomi kapitalisme. 

Oleh karena itu penerapan syariah Islam secara menyeluruh melalui penegakan sistem Khilafah menjadi sebuah keharusan sehingga sistem Islam dapat ditegakkan secara menyeluruh termasuk dalam pengelolaan listrik. 

Wallahu a’lam bisshawab.

Oleh : Muh Ishak (LM HTI)