Komunikasi Internal Pemerintah Bermasalah? Salah Urus Negara, Rakyat Pula Korbannya

LemahirengMedia.info --- JK Akui Komunikasi Internal Pemerintah Bermasalah Terkait Tarif STNK. Pemerintah dinilai saling melempar tanggung jawab masalah kenaikan tarif Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengakui jika memang terjadi masalah komunikasi di dalam pemerintahan terkait hal ini.

Menurut JK, baik institusi kepolisian maupun Kementerian Keuangan hanya bersifat mengusulkan. Kenaikan tarif STNK ini diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Komunikasi Internal Pemerintah Bermasalah", Salah Urus Negara, Rakyat Pula Korbannya

"Itu soal komunikasi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Kan mereka, Polri dan Menkeu mengatakan bahwa hanya mengusulkan. Memang, karena itu dalam bentuk PP jadi yang memutuskan Presiden. Jadi memang pasti bukan polisi yang memutuskan, bukan Menkeu yang memutuskan," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/1).

Ia menjelaskan, sebelum ditetapkan, keputusan tersebut sudah dikomunikasikan terlebih dahulu baik antara kepolisian, Menteri Keuangan, dan juga Presiden. Terkait tarif PNBP, kata dia, pemerintah memang selalu melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Karena itu perlu penyesuaian tarif PNBP sesuai dengan kenaikan biaya yang dibutuhkan.

"Tetapi pasti lewat Menkeu, pasti mulai dari kKapolri, Menkeu pasti ada koordinasi walaupun keputusan akhirnya ada di Presiden yang menandatanganinya atas usul dari bawah. Begitu jalurnya," ujarnya.

Menurut dia, sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan kenaikan tarif STNK tersebut tak berarti membatalkan keputusan penerbitan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Jokowi, kata dia, hanya menyampaikan agar kenaikan tarif tersebut dilakukan secara hati-hati.

"Presiden itu kan hanya, kan banyak perubahan-perubahan, Presiden hanya menyatakan bahwa hati-hati, tapi begitu sudah diketahui di situ, begitu sudah ditandatangani ya berlaku, tidak berarti harus ditarik lagi ya ndak," kata JK. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB yang berlaku mulai 6 Januari. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Presiden menilai, kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP untuk mengganti PP Nomor 50 Tahun 2010. Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Polri secara nasional.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua kali lipat dari nilai sebelumnya. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, tarif naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kenaikan cukup besar juga terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan atau mutasi. Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80 ribu, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225 ribu. Roda empat yang sebelumnya Rp 100 ribu, kini dikenakan biaya Rp 375 ribu.

Selain itu, biaya pembuatan nomor kendaraan sesuai permintaan pemilik kali ini diatur biayanya. Misalnya, biaya pembuatan nomor kendaraan satu angka dengan huruf di belakang bakal dihargai Rp 15 juta, sedangkan tanpa huruf di belakang dikenakan biaya pembuatan Rp 20 juta. 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa kenaikan biaya tersebut bukan keputusan dari Polri, melainkan berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan usulan DPR. Menurut dia, PNBP yang dihasilkan akan digunakan untuk membayar harga kenaikan bahan serta membangun pelayanan sistem yang lebih baik. Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjanjikan bahwa kenaikan tarif pengesahan STNK dilakukan untuk memperbaiki layanan Polri bagi masyarakat.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/06/ojcqoa382-jk-akui-komunikasi-internal-pemerintah-bermasalah-terkait-tarif-stnk

KOMENTAR

Tak sekali ini saja pemerintah terkesan main-main dengan urusan hajat hidup rakyat. “Pesta” tahun baru berganti dengan horor ekonomi. Dari urusan cabai di dapur, listrik, hingga urusan kendaraan bermotor : kenaikan harga BBM dan biaya pengurusan surat-suratnya. Yang paling fantastis tentu saja tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan. Besarannya naik dua kali lipat dari nilai sebelumnya. Kenaikan cukup besar juga terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan. 

Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80 ribu, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225 ribu. Roda empat yang sebelumnya Rp 100 ribu, kini dikenakan biaya Rp 375 ribu. Sekalipun pembayaran surat-surat itu tidak dilakukan secara berkala seperti beli cabe atau bayar listrik, tapi kelalaian mengurus surat-surat itu bakal mengganggu rutinitas harian mereka.

Tapi, apa mau dikata? Seperti biasanya, rakyat hanya bisa menggugat dan menerimanya dengan penuh keterpaksaan. Dengan pendapatan yang tak meningkat dan perkiraan inflasi sebesar 4 persen -sesuai postur RAPBN 2017- bisa dibayangkan, betapa kian berat beban ekonomi yang dipikul masyarakat. Padahal 40 persen rakyat Indonesia berpendapatan rendah, hanya 20 persen saja yang terhitung mampu menghadapi gejolak ekonomi.

Namun, persoalannya bukan hanya sekedar mampu atau tidak mampu. Yang paling penting adalah paradigma tentang peran pemerintah. Bila pemerintah berdalih kenaikan itu demi meningkatkan pelayanan kepolisian, sungguhlah amat naif. 

Mengapa harus rakyat yang menanggung beban pelayanan? Bukankah pegawai dan aparat negara digaji dengan pajak rakyat untuk melayani kepentingan publik, sebagaiman contohnya semboyan kepolisian: Melindungi, Mengayomi dan Melindungi masyarakat? 

Bukankah anggaran telah disusun dengan cermat dan persetujuan inspektorat keuangan, sehingga (seharusnya) tak bisa semena-mena dinaikkan?

Masalahnya, tak ada kamus pelayanan dalam sistem neolib. Sistem ini menjadikan pemerintah bertransformasi menjadi pedagang: ada uang, (baru) ada layanan. Itupun dengan penetapan harga sepihak, tanpa ada transaksi yang fair, bila disetarakan dengan transaksi jual beli. 

Dalih profesionalitas, mengaburkan peran dan fungsi hakiki negara dan aparatnya yang seharusnya sebagai pelayan atas kepentingan publik. Maka, tak heran bila sistem koordinasi berjalan dengan kacau, karena masing-masing pihak akan berbuat sesuai takaran keuntungan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak pernah berpihak pada rakyat.

Ingat, kenaikan biaya-biaya hidup sudah terjadi kesekian kali, sekalipun berbeda ruang, waktu dan obyek kebijakan. Tidak lelahkah menjalani hidup seperti ini? Rasulullah saw. mengingatkan, “Seorang mukmin tidak boleh dua kali jatuh dalam lubang yang sama.” (Shahih Muslim No.5317). 

Keledai pun tak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, apalagi kita? Tak ada cara lain kecuali tinggalkan sistem neolib ini, segera![] (LS MHTI)

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.