Kalau Terbukti Melanggar ,76 PSK asal Cina akan Dijerat Hukuman 5 Tahun Penjara -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Kalau Terbukti Melanggar ,76 PSK asal Cina akan Dijerat Hukuman 5 Tahun Penjara

Minggu, 01 Januari 2017
LemahirengMedia.info --- Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi Yurod Saleh menegaskan, 76 pekerja seks komersial (PSK) asal Cina yang terjaring operasi pengawasan orang asing diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan denda Rp 500 juta.

Kalau Terbukti Melanggar ,76 PSK asal Cina akan Dijerat Hukuman 5 Tahun Penjara

"Pasal yang dilanggar bervariasi mulai dari overstay, tidak dapan menunjukan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian (Pasal 122)," kata Yurod di Ditjen Imigrasi, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (1/1/2017).

Lebih jauh, Yurod menuturkan, kalau 76 PSK asal Cina yang terjaring masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik imigrasi. Dan mereka dapat dikenakan biaya beban, deportasi, dan penangkalan maupun sanksi pidana.

"Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi orang asing yang dilakukan secara ilegal," tuturnya. (icl)

TKA Ilegal Memang Ada

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay mengatakan, tertangkapnya 76 PSK asal Cina saat penutupan 2016 membuktikan bahwa tenaga kerja asal (TKA) ilegal asal negeri Tirai Bambu itu benar adanya.

Saleh menjelaskan, mereka diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yakni Pasal 116 soal overstay izin tingga dan tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas, serta Pasal 112 tentang penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian.

"Bebas visa itu kan berlaku 30 hari. Jadi kalau ada yang masuk dan hanya bekerja 28 hari, tentu agak sulit memantaunya. Untungnya, pihak imigrasi agak jeli. Dan belakangan sudah banyak yang dideportasi kembali ke negaranya masing-masing," kata Saleh kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Politisi PAN ini mengapresiasi kerja keras Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi di Jakarta maupun sejumlah daerah yang mampu meningkatkan pengawasan. Dengan begitu, ujar Saleh, WNA yang hendak menyalahgunakan bebas visa masuk ke Indonesia, ruang geraknya semakin terbatas.

"Dalam melakukan pengawasan, saya kira perlu juga dilibatkan Kemenpar, Kemenaker, Kemenlu, Kepolisian, BIN dan BAIS TNI. Dengan kerja sama dan sinergi itu, pengawasanya bisa lebih holistik dan komprehensif," paparnya. (tsc)