Kabar buruk.. Tel Aviv Akan Aneksasi Pemukiman Di Tepi Barat Jadi Wilayah Resmi Zionis Israel

LemahirengMedia.info --- Koresponden surat kabar kenamaan Inggris “The Guardian” mengungkapkan rencana Menteri Pendidikan Naftali Bennett yang sedang merancang UU aneksasi pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat menjadi wilayah resmi Zionis Israel.

Tel Aviv Akan Aneksasi Pemukiman Di Tepi Barat Jadi Wilayah Resmi Zionis Israel

“Ini adalah waktu yang tepat untuk mencaplok wilayah Yudea dan Samaria,” ujar Naftali Bennet dalam pertemuan dengan anggota Partai Israel Home seperti dikutip Peter Beaumont dalam laporan berjudul “Menteri ekstrimis Yahudi berencana merancang UU aneksasi pemukiman terbesar di Tepi Barat menjadi bagian wilayah Zionis Israel.”

Yudea dan Samaria adalah istilah yang digunakan Yahudi untuk wilayah Palestina di wilayah C di Tepi Barat yang dikuasai penuh oleh Zionis Israel akan tetapi bukan menjadi bagian dari wilayah Israel.

Peter Beaumont memperingatkan bahwa pembuatan RUU ini sejalan dengan jadwal upacara pelantikan presiden baru AS Donald Trump pada 20 Januari mendatang, “Dimana ini adalah kesempatan baik untuk Zionis Israel mencaplok wilayah wilayah C,” ujar Naftali Bennet.

Informasi yang diperoleh Peter Beaumont menyatakan bahwa RUU aneksasi muncul setelah beberapa hari keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2.334 pada 23 Desember 2016 kemarin, terkait penghentian seluruh aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Al Quds.

Komite Knesset Zionis Israel Setujui RUU “Facebook”

Selasa 3 Januari 2017, Komite Knesset Zionis Israel sepakat atas rancangan undang-undang “Facebook” yang memungkinkan pengadilan Yahudi untuk menghapus isi dan publikasi di jejaring sosial terkait konten provokasi dan ujaran kebencian warga Palestina.

Dalam rapat pertama RUU Facebook, sebanyak 36 anggota Knesset sepakat menyetujui rancangan undang-undang yang akan mengizinkan polisi Zionis Israel menangkap dan memenjarakan pemilik akun pengunggah konten provokasi dan ujaran kebencian.

Setelah mendapat persetujuan awal dari komite yang bersangkutan, RUU Facebook akan diteruskan kepada komite Konstitusi Knesset untuk mendapatkan persetujuang ulang, kemudian diteruskan kembali dalam sidang paripurna agar dapat dijadikan undang-undang.

Nantinya jika telah disahkan, maka pengadilan Israel dapat meminta penghapusan materi yang dianggap provokatif dan mengandung ujaran kebencian di situs jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube.

Perlu diketahui bahwa penggunaan medsos untuk saling berkomuikasi dan berkoordinasi dalam melawan penjajah dianggap bahaya nyata bagi pendudukan Zionis Israel di bumi Palestina.

Hmm mirip-mirip sedikit dengan apa yang terjadi di Indonesia yaa masalah penangkapan terkait isi konten provokasi dan ujaran kebencian? Wallahu ‘alam Bishowab.

[Aljazeera/eramuslim]

No comments

Copyright © . Lemahireng Info All Right Reserved - KabarIslam | Berita Panas | Info Cerdas | Viral News | Nasional Hot | Tips Sehat | Updatechno | Breaking .
Powered by Blogger.
close