Forbides: Pemerintah Membiarkan Kami Jadi Korban Pungli

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Forbides: Pemerintah Membiarkan Kami Jadi Korban Pungli

Senin, 16 Januari 2017
Lemahirenginfo - Tidak jelasnya status bidan desa PTT membuat ‎para abdi kesehatan ini waswas. Mereka khawatir, jika bulan ini pemerintah belum mengangkat bidan desa menjadi PNS, pungli bakal merajalela.



"Pemerintah harus bikin keputusan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kalau Januari ini masih belum jelas, otomatis pemerintah membiarkan bidan desa menjadi korban pungli," kata Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Sabtu (14/1).

Dia menyebutkan, setiap tiga tahun, bidan desa PTT diharuskan memperpanjang masa kontrak. Ironisnya, perpanjangan kontrak harus disertai uang pelicin agar SK-nya diterbitkan.

Besarannya tergantung pejabat Dinas Kesehatan setempat, apakah belasan juta atau puluhan juta rupiah.

"Kalau nggak mau bayar ya jangan harap bisa digaji. Kerja tetap kerja, tapi pada mu negeri," ucapnya.

Lilik juga mengkritisi program Saber Pungli yang digeber pemerintah. Pasalnya, pungli yang nyata menimpa puluhan ribu bidan desa tetap dibiarkan.

"Kami tidak merasakan manfaat Saber Pungli karena kami tetap kena pungli. Itu sebabnya kami berjuang agar di-PNS-kan karena kami sudah jenuh dimintai uang terus," tandasnya. (esy/jpnn)