Ormas Asing Untuk Siapa? -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Ormas Asing Untuk Siapa?

Rabu, 28 Desember 2016
Turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) “hanyalah” aturan teknis dari penjabaran UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 


Namun, karena PP terbit di tengah merebaknya isu ”bahaya asing,” wajar jika menimbulkan keresahan masyarakat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon memahami kegelisahan masyarakat, sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. 

Isu ini menyebabkan perasaan insecure masyarakat, di tengah merebaknya penetrasi modal dan tenaga kerja asing, dua tahun belakangan ini. Terutama investasi ataupun TKA dari Tiongkok. Fadli mencontohkan sejumlah peristiwa yang menambah perasaan insecure masyarakat. 

Di antaranya, diterobosnya area militer di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma oleh TKA asal Tiongkok terkait dengan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Juga, ditemukannya tanaman cabai yang mengandung bakteri berbahaya yang ditanam TKA ilegal asal Tiongkok pula di Bogor, Jawa Barat. 

Sementara itu, ahli hukum tata negara Margarito mengingatkan potensi bahaya legalisasi ormas luar negeri. Dia menuturkan, PP tersebut bisa mengikis nasionalisme. PP itu ibarat pintu masuk paham-paham asing seperti liberalisme, kapitalisme, bahkan radikalisme. 

Ormas yang dimaksud tidak hanya di bidang keagamaan, tapi juga lingkungan, sosial, pendidikan bahkan organisasi profesi. 

Keberadaan ormas asing juga bisa mengikis independensi bangsa. Bila suatu urusan ditangani ormas, sering kali persoalan dibawa-bawa ke ranah internasional. Indonesia jadi tidak punya kemampuan lagi untuk membuat kebijakan yang independen atas persoalan tersebut. Sebab, ada intervensi-intervensi dari luar negeri (radarbogor, 20/12/16)

Komentar:

Selama ini, ormas asing berbentuk yayasan, lembaga sosial dan sejenisnya memang sudah eksis cukup lama. Mereka menyusupkan paradigma berpikir asing secara halus, melalui jalur konsultasi pendidikan, bantuan sosial, kepedulian lingkungan, bidang kesehatan, penanggulangan penyakit menular, dll. 

Hampir semua ormas asing, tentu tidak berbasis ideologi Islam. Tidak menawarkan solusi berdasar Islam. Sebaliknya, tanpa disadari telah menanamkan ideologi asing, nilai-nilai Barat, seperti sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, materialisme, toleransi, dan gaya hidup bebas. 

Nah, PP diharapkan lebih tegas mengatur dan mengendalikan keberadaan mereka. Namun, yang menjadi persoalan, untuk apa hakikat pendirian ormas asing tersebut? 

Karena, benarkah mereka begitu tulus dan peduli bekerja untuk warga Indonesia? 

Khususnya, untuk memajukan umat Islam?

==============================
Dukung terus Opini Syariah dan Khilafah. Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudari ingin bergabung dalam perjuangan MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan layangkan pesan dengan format:
NAMA JELAS, ALAMAT LENGKAP, NO TELP/HP, ALAMAT EMAIL.

Insya Allah, Muslimah Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi.
==============================
Silahkan ikuti kami di:
www.hizbut-tahrir.or.id
Facebook : www.facebook.com/opinimhti
Twitter : www.twitter.com/women4khilafah
Instagram: www.instagram.com/muslimahhtiid
Youtube : www.youtube.com/user/MUSLIMAHMEDIACENTER
Radio CWS: www.muslimah-htichannel.blogspot.com/