Indonesia Bisa Apa? 19 Des Masyarakat Papua Barat Aksi Besar Besaran Tuntut Kemerdekaan -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Indonesia Bisa Apa? 19 Des Masyarakat Papua Barat Aksi Besar Besaran Tuntut Kemerdekaan

Sabtu, 10 Desember 2016
LemahirengMedia.info --- Ketua Umum KNPB, Victor F. Yeimo mengundang mayarakat Papua Barat untuk aksi besar besaran paada tanggal 19 Desember 2016 mendatang sebagai bentuk protes terhadap Trikora, serta dukungan penuh bagi ULMWP menjadi anggota MSG. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikapnya yang dikutip oleh Semarak News.

Victor mengatakan aksi penting itu dilandasi pada Perjuangan rakyat Papua Barat yang ingin terpisah dari NKRI. Dalam pandangannya seruan ini juga merupakan seruan perjuangan rakyat dunia.


“Pada tanggal 20 Desember 2016 nanti, status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di dalam Melanesian Spearhead Group akan diputuskan dalam pertemuan para Pemimpin negara-negara Melanesia. 

Untuk itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyeruhkan kepada rakyat West Papua untuk turun jalan serentak pada tanggal 19 Desember 2016 sebagai bentuk protes terhadap Trikora, serta dukungan penuh bagi ULMWP menjadi anggota MSG.” Kata Victor

Butuh di ketahui Bulan Juni lalu, sebuah koalisi organisasi Papua Barat yang disebut Kelompok bernama The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disetujui menjadi pengamat dalam kelompok bernama Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea, and Solomon Islands.

Paula Makabory berasal dari Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition of Liberation) salah satu organisasi perlawanan yang bekerja berdampingan dengan ULMWP. Mengatakan kepada kepada media ‘kami adalah bagian dari keluarga Melanesia’. “Kami bukan Asia. Secara geografis, secara kultur kami adalah Melanesian,” kata Makabory.

Paula juga mengatakan dia meragukan bahwa pemerintah Indonesia akan menepati janji untuk menyelesaikan masalah Papua Barat. “Tidaklah mengejutkan bagi saya untuk melihat Jokowi menjanjikan semua ini, sama seperti yang sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan yang lain,” katanya. 

Makabory mengatakan kelompoknya akan terus melanjutkan kerja mereka bagi penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. “Untuk mendapatkan kemerdekaan. itulah tujuannya.” katanya. “Kami memerlukan referendum yang benar sehingga warga bisa memilih. Ini bukan keputusan saya.”

Ia menambahkan, “Saya akan senang bisa hidup di negeri sendiri, di tanah sendiri, di tanah nenek moyang saya, yang perlu dijaga bagi generasi berikutnya.”


“Bagi saya di dalam MSG, meskipun hanya sebagai pengamat, adalah kesempatan untuk berada di sana juga untuk berbicara dengan Indonesia, karena kami sudah mendorong Indonesia bagi adanya perundingan yang damai,” tambahnya.

Namun persatuan itu tak di akui Indonesia. Dalam pandangan Indonesia United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua. Dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji juni Mentri luar negeri inidonesia Retno L.P. Marsudi menegaskan kalau ULMWP tidak lebih dari gerakan separatis.

Lantas apa yang kemudian dilakukan Indonesia, Saat desakan ini kian kuat? Paling tidak kita melihat apa yang sudah dilakukan Jokowi malah memberi potensi untuk konflik dan kekacauan yang lebih di papua barat.

Jokowi sudah mengunjungi Papua Barat empat kali. Selama kunjungannya Presiden Jokowi memberikan pengampuan kepada lima tahanan politik Papua sebagai bagian dari ‘usaha pemerintah menghilangkan stigma bahwa Papua adalah daerah konflik. apakah ini solusi – dengan membebaskan tahan politik yang jelas bersalah? 

Seperti kita ketahui – Kelima narapidana tersangkut kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena pada 2003 telah dibebaskan Mei Lalu. Apakah Kesalahan harus di lawan dengan kesalahan?

Dia juga mengumumkan pembatasan kunjungan media asing ke kawasan itu dicabut. Sementara yang kita ketahui bahwa peran media asing untuk memprovaganda rakyat papua cukup besar. Khusunya media media asal Autralia. 

Sungguh ini menjadi salah satu bentuk kelemahan sistem politik di Indonesia – yang takut akan kekuasaan minoritas dan tumpulnya sistem hukum di Indonesia(UI)