Malangnya Indonesiaku, Setelah 71 Tahun Kemerdekaan

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Malangnya Indonesiaku, Setelah 71 Tahun Kemerdekaan

Selasa, 09 Agustus 2016
Usia 71 tahun bukan saja matang, tetapi sudah tua. Tapi di usia setua ini, bangsa dan negeri ini belum merdeka. Secara fisik mungkin sudah, tapi secara non-fisik belum.

Malangnya Indonesiaku, Setelah 71 Tahun Kemerdekaan

Kisruh Tanjungbalai, Freeport dan separatisme adalah fakta. Hancurnya Rupiah dan cengkeraman kartel dan mafia asing dan aseng adalah fakta. Lemahnya negara di hadapan mereka, sementara begitu perkasa ketika menindak umat Islam adalah fakta.

Masihkah kita menutup mata, bahwa bangsa dan negeri ini belum merdeka? Umat Islam lemah, terpinggirkan, bahkan nyaris tertindas. Mengapa?

Sudah 71 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, sesungguhnya bangsa ini belum benar-benar merdeka. Indonesia sejatinya masih terjajah. Lihat, misalnya, tingkat kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari apa yang dicita-citakan dalam konstitusi. Pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2015 hanya menempati urutan ke-115 dari 185 negara yang ada di dunia, dengan jumlah US$ 3,362 pertahun. 

Angka itu cuma sepertiga dari Malaysia dan sepersepuluh dari Amerika Serikat. Padahal Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam luar biasa; di darat maupun di lautan, di permukaan maupun di perut bumi. Sayang, kekayaan yang berlimpah itu tidak untuk kesejahteraan rakyat, tetapi lebih banyak dinikmati oleh pihak oleh asing. 

Kondisi ini tidak jauh beda dengan zaman penjajahan dulu; mirip zaman VOC dulu. PT Freeport, misalnya, yang telah mengeruk kekayaan emas di Bumi Papua sejak zaman Orde Lama terus diberi perpanjangan ijin eksploitasi tambang. Padahal PT Freeport telah beberapa mangkir untuk memberikan keuntungan lebih bagi negeri ini.

Negeri ini pun masih sangat bergantung pada pihak asing dalam berbagai aspeknya. Tak hanya perusahaan-perusahaan asing yang mencengkeram negeri ini. Bahkan para pengambil kebijakannya pun adalah titipan asing atau yang benar-benar dapat menjamin kepentingan asing di negeri ini. Contoh mutakhir adalah Arcandra Tahar, warga negara AS, yang diangkat menjadi Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi. 

Memang, setelah banyak dipersoalkan oleh sejumlah kalangan, Senin malam (15/8) Arcandra dicopot oleh Presiden Jokowi. Namun, pengangkatan dia menjadi menteri jelas mengisyaratkan adanya kepentingan asing untuk mengamankan aset-aset strategisnya di negeri ini.

Penguasaan asing atas tanah dan air serta kekayaan negeri ini, juga pengaruh asing dalam kebijakan negeri ini, hanyalah potret dari “kemunafikan (hipokritisme)” para pemimpin negeri ini di tengah rasa cinta tanah air dan seruan bela negara yang didengung-dengungkan di musim agustusan ini.

Masih Terjajah

Penjajahan (imperialisme) adalah politik untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan pihak yang menguasainya. Penjajahan gaya lama dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, mengambil-alih dan menduduki satu wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial di negara/wilayah jajahan. 

Namun, cara ini secara umum sudah ditinggalkan karena membangkitkan perlawanan dari penduduk wilayah yang dijajah, yang merasakan langsung penjajahan secara nyata. Karena itu penjajahan kemudian berubah dengan gaya baru yang tak mudah dirasakan oleh pihak terjajah. 

Penjajahan dilakukan melalui kontrol dan menanamkan pengarauh atas ekonomi, politik, pemikiran, budaya, hukum dan hankam atas wilayah yang dijajah. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu mengeksploitasi kekayaan wilayah itu dan mengalirkannya ke negara penjajah.
Penjajahan inilah yang disebut oleh Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, dalam kitab Mafâhim Siyâsiyah, sebagai metode baku negara-negara pengemban utama ideologi kapitalisme untuk menyebarkan pahamnya dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia.


Dengan menilik bentuk penjajahan gaya baru ini, dikaitkan dengan fakta yang terjadi di negeri ini, jelas sekali bahwa negeri ini belum bebas dari penjajahan. Jelas sekali, negeri ini masih dicengkeram oleh penjajahan gaya baru.

Sabda Nabi SAW, “Ucapkanlah satu kata, jika kalian memberikannya, maka seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada kalian, dan orang non-Arab akan membayar jizyah kepada kalian". Nabi melanjutkan, “Katakanlah, tiada sesembahan yang berhak disembah, kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah"

Nabi SAW mendapatkan kekuasaan di Madinah, yang mana kalimat tauhid dijadikan dasar negara. Setelah itu, seluruh Jazirah Arab tunduk dan menjadi wilayah Negara Islam. Imperium Romawi dan Persia tunduk kepadanya.

Namun, setelah kalimat tauhid tidak lagi menjadi dasar negara, mereka pun hina dan tak berdaya. Negeri kaum Muslim hingga kini tetap terjajah, setelah kalimat tauhid itu dicampakkan dari kehidupan bernegara pasca runtuhnya Khilafah.

Kalimat tauhid itu masih ada, tapi hanya digunakan pada ibadah mahdhah saja. Selebihnya mereka campakkan.

Allah SWT berjanji memberi kekuasaan kepada Mukmin yang beramal shalih, jika mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan apapun [QS 24: 55]. 

Artinya, mereka harus benar-benar mentauhidkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang Allah titahkan. Itulah #Khilafah Rasyidah, yang akan mengakhiri penjajahan dan mengembalikan kemuliaan umat.

Pilihannya dengan Khilafah kita akan merdeka, atau tanpa Khilafah selamanya kita akan terjajah.

#Merdeka dengan Khilafah. Allahu Akbar!

Ikuti lanjutan seri #MaknaMerdeka di akun sosmed @hizbuttahririd

#HizbutTahrirIndonesia