Rekayasa Kasus Saeni akhirnya mencuat ke publik -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Rekayasa Kasus Saeni akhirnya mencuat ke publik

Minggu, 19 Juni 2016
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memastikan adanya kepentingan terselubung di balik penggalangan dana untuk Ibu Saeni (53) yang rumah makan (warteg) miliknya dirazia Satpol PP Kota Serang, Banten. 

Ketua Umum Pemuda LIRA DPW Banten Novis Sugiawan mendapati fakta bahwa saat razia berlangsung 12 Juni lalu, Saeni diminta salah satu oknum media untuk menangis histeris seolah-olah sedang terzalimi dan terkesan petugas mengacak-acak wartegnya. 

"Padahal faktanya, Satpol PP menyita semua makanan dan berharap Ibu Saeni datang ke kantor Satpol PP untuk pembinaan dan pengarahan. Untuk tidak membuka warung sesuai waktu yang ditetapkan Pemkot Serang yaitu sekitar pukul 16.00 WIB, dan seluruh makanannya dikembalikan," jelasnya kepada redaksi, Sabtu (18/6).

Rekayasa kausu saeni

Namun, lanjut Novis, Saeni justru tidak memenuhi undangan ke kantor Satpol PP. Selang beberapa hari kemudian, kondisinya direkayasa oleh oknum media yang menggambarkan sedang terbaring sakit di lantai dan kumuh. Seolah-olah, perempuan asli Tegal, Jawa Tengah itu sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa pasca dagangannya disita Satpol PP yang menegakkan perda syariah di bulan suci Ramadhan. Padahal, dua warteg lainnya milik Saeni masih aktif berjualan. 

Baca juga : Di Bulan Puasa, Ruben malah syuting makan siang diwarung Saeni


Rekayasa penderitaan Saeni ditambah dengan munculnya penggalangan dana lewat media sosial untuk membantu kesulitannya. 

"Ada juga settingan provokasi awal untuk penggalangan dana sehingga masyarakat luas mengikuti penggalangan dana atas dasar kemanusiaan karena tindakan kejam pemkot atas penegakan syariat Islam di bulan Ramadhan. Dari sini, saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah settingan oknum yang ingin perda syariah dicabut," beber Novis. 
Dia menambahkan, penderitaan Saeni yang direkayasa menjadi batu loncatan atas agenda terselubung pihak-pihak tertentu. Di mana, dengan sengaja menciptakan isu nasional yang bertujuan untuk mencabut perda-perda syariah di seluruh Indonesia.

"Ini adalah proxy war yang dibuat oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab. Sehingga memecah belah NKRI dan khususnya umat Islam," tegas Novis. 

Diberitakan, salah satu warteg milik Saeni di Jalan Cikepuh, Pasar Rau, Kota Serang dirazia Satpol PP karena berjualan pada siang hari. Aksi Saeni menangis histeris saat petugas membawa barang dagangannya menjadi perbincangan pengguna media sosial.

Netizen lalu ramai menggalang dana untuk membantu yang idenya dipelopori akun Twitter @dwikaputra. Sumbangan terkumpul hingga Rp 265.534.758, tak ketinggalan Presiden Joko Widodo ikut memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta yang diwakilkan oleh dua utusan.
Bantuan yang didapat akan digunakan Saeni untuk biaya kuliah anak bungsunya di IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang. Sisanya dipergunakan untuk membeli bangunan agar tidak menyewa tempat kontrakan.


Saeni mengakui tidak mengetahui jika Pemkot Serang melarang warung nasi buka pada siang hari dan hanya diperbolehkan buka mulai pukul 16.00 WIB hingga 04.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Serang Nomor 20/2010 bahwa pihak Satpol PP Kota Serang berhak melakukan penertiban dan memberikan sanksi berupa pidana paling lama tiga bulan dan denda Rp 50 juta jika ada warung makan yang membandel.
[wah]

Kompas: Kami Tidak Sengaja Soal Pemberitaan Kasus Serang
Menindaklanjuti pemberitaan syarat kepentingan oleh Kompas terkait kasus saeni Jajaran pengurus DPP Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor redaksi Kompas di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016). Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait pemberitaan Kompas yang dianggap berlebihan soal kasus razia warung makan Tegal (warteg) di Serang, Banten beberapa hari lalu.

Selaku Juru bicara FPI, Munarman, SH mempertanyakan kenapa hanya warung tutup saat Ramadhan yang dipermasalahkan, “Kompas tidak memberitakan pelarangan jualan hari Minggu di Papua, atau soal pecalang di Bali, misalnya. Tapi kenapa ketika (ada kasus terkait perda soal Ramadhan) di Serang, di-blow-up sedemikian rupa? Dan dengan narasumber yang tidak kompeten,” ujarnya.

Ia menduga, ada maksud tertentu dari sisi pemberitaan Kompas. Pasalnya, berbagai pemberitaan media itu berujung pada stigma bahwa orang yang ibadah harus menghormati yang tidak. 
Untuk itu, ia meminta Kompas berlaku adil, proporsional, dan profesional dalam pemberitaannya. 

“Kita tidak minta Anda membela Islam, karena tidak mungkin begitu. Tapi proporsional lah,” tukas Munarman.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia Widi Krastawan menyampaikan terima kasih atas masukan dan teguran dari FPI. Ia menganggap masukan dari FPI sebagai alarm bagi Kompas. “Pertemuan ini sebagai silaturahim dan saling mengingatkan dimana kami dinilai melenceng,” ucapnya. 

Dengan adanya pertemuan tersebut, pihaknya merasa diingatkan bahwa ada sudut pandang lain yang berbeda. Widi mengklaim tidak ada unsur kesengajaan dalam pemberitaan kasus razia warung makan di Serang, Banten. 

“Ini kami tanpa bermaksud sengaja, kami belajar dan terima kasih sudah diingatkan,” tandasnya.

Pengakuan mencengangkan tetangga korban 

Malam ini saya bersama tokoh masyarakat mengunjungi salah satu warung makan ibu saeni, yg sedang menjadi berita nasional dan berimbas kepada isu pencabutan perda syariah. Kebetulan saya tinggal di lingkungan cikepuh kota serang banten, dan jarak antara rumah saya dengan warteg yg di razia satpol pp hanya berjarak 50M.

Malam ini kami bertemu pak alex suami dr bu saeni, saya meminta klarifikasi beliau antara fakta yg terjadi dengan isu yg beredar di masyarakat. Bu saeni memiliki 3 warteg di kota serang : cikepuh, tanggul, kaliwadas. 1 tempat warteg ibu saeni ada yg sewa 7.5jt per tahun, ada juga yg kurang lebih sampai 10-15jt pertahun. Untuk ukuran usaha seperti ini tergolong usaha menengah karena beliau mampu mengelola dengan baik, dan tidak bisa juga dikatakan usaha kecil seperti yg diberitakan. 

Saya mencoba investigasi kebenaran berita yg beredar, saya menemukan fakta dan saksi bahwa pada saat razia berlangsung ibu saeni diminta salah satu oknum media untuk menangis histeris seolah-olah terdzolimi dan terkesan satpol pp mengacak2 dagangannya. Padahal faktanya satpol pp menyita semua makanan dan berharap ibu saeni datang ke kantor satpol pp untuk pembinaan dan pengarahan, untuk tidak membuka warung sesuai waktu yg ditetapkan pemkot serang yaitu sekitar pukul 16.00 wib dan seluruh makanannya di kembalikan.
Saeni dalam lingkaran media

Namun ibu saeni tidak datang ke kantor satpol pp, selang beberapa hari kemudian ibu saeni di setting oleh oknum awak media beliau sakit dan terbaring di kasur yg tergeletak dilantai dan kumuh, seolah2 jatuh miskin dan tak punya apa2, padahal 2 warteg nya masih aktif berjualan, dan media memblow up seolah2 ibu saeni terdzolimi oleh razia satpol pp karena penegakan perda syariah, sehingga ada juga settingan provokasi awal untuk penggalangan dana sehingga masyarakat luas mengikuti penggalangan dana atas dasar kemanusiaan karena tindakan kejam pemkot atas penegakan syariat islam di bulan ramadhan. 

ADA UPAYA PENCABUTAN PERDA SYARIAH

Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah settingan oknum yg ingin perda syariah di cabut. Menurut pengakuan pak alex dana yg terkumpul kata seseorang koordinator penggalangan dana sebesar 200jt an lebih, namun yg diterima hanya 172 juta rupiah, lalu kemana sisa nya? Pak alex menuturkan sisanya kata pengkoordinirnya untuk membantu warung-warung yg kena razia juga. Saya agak mikir disini benarkah uangnya untuk membantu yg lain? Atau di nikmati oleh segelintir orang? Yg penting Harus ada kejelasan laporannya. 

Dan isu yg terakhir berkembang adalah isu pengusiran ibu saeni dr kampung cikepuh, isu ini juga tidak dapat di benarkan, karena sampai saat ini ibu saeni masih tinggal di warteg nya, hanya di beri peringatkan oleh warga agar jangan membuka warung di siang hari, apabila masih buka maka warga tidak mengizinkan tinggal di wilayah cikepuh. 

Jadi saya ingin meluruskan: 

1.Bahwa ibu saeni bukan orang susah seperti yg di beritakan
2. Tidak ada pengusiran oleh warga cikepuh thd ibu saeni
3. Ibu saeni di setting oleh oknum media untuk menjadi batu loncatan agenda terselubung.
3. Adanya kesengajaan isu nasional untuk mencabut perda-perda syariah di seluruh wilayah indonesia.
4. Ini adalah proxy war yg dibuat oleh kelompok2 tidak bertanggung jawab sehingga memecah belah NKRI dan khususnya umat islam.

Salam saya
Ketua umum pemuda Lira DPW Banten
Novis sugiawan S.Sos.i
https://www.facebook.com/novis.sugiawan/posts/10206993729463897