Panama Papers. kebocoran dokument terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia -->

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Panama Papers. kebocoran dokument terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia

Sabtu, 09 April 2016
Dunia dikejutkan dengan kabar bocornya dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Data tersebut terangkum dalam hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Panama Papers merupakan daftar nama klien Mossack Fonseca, yang bocor. Mereka disebut masuk dalam daftar klien karena pernah menyewa firma untuk mendirikan perusahaan di lokasi bebas pajak di luar negeri (offshore). Data Panama Papers sebesar 2,6 terabite, yang berisi informasi sejak 1977 sampai awal 2015, tersebut berhasil diungkap ke publik. Dari data tersebut dapat diintip bagaimana dunia offshore bekerja.
Mossack Fonseca menjajakan kerahasiaan finansial kepada politikus, penipu, mafia narkoba, miliuner, selebritas, dan bintang olahraga kelas dunia, untuk mendirikan perusahaan di negara surga bebas pajak seperti Panama atau British Virgin Island.
The Guardian dan BBC yang menggolongkan peredaran 11,5 juta dokumen ini sebagai kebocoran terbesar sepanjang sejarah, mengungkap peran seorang bankir asal Inggris bernama Nigel Cowie. Pria yang tinggal selama 20 tahun di Korea Utara ini mendirikan perusahaan offshore, yang dituding untuk menyokong pendanaan rezim Pyongyang dalam perdagangan senjata dan pengembangan program nuklir.
Jejak Para Pemimpin Dunia Dalam Pusara Panama Papers
Di Inggris, Nama mendiang ayah PM Inggris David Cameron, Ian Cameron, disebut dalam bocoran dokumen Panama atau Panama Papers. Dalam pernyataan resminya, Cameron menegaskan bahwa dirinya tak memiliki memiliki sangkut paut dalam kasus yang menjerat nama ayahnya tersebut.
Fakta mengejutkan terungkap bagaimana Ian Cameron menghindari pajak selama 30 tahun dengan menyimpan dana investasinya di Bahama. David Cameron mengatakan ia tidak terkait dengan fakta itu, harta kekayaannya hanyalah gaji, sejumlah simpanan dan rumah.
“Saya tak memiliki saham, tak memiliki dana offshore, tak ada yang seperti itu,” ujar Cameron seperti dilansir AFP, Rabu (6/4/2016).
Di Pakistan, nama anak-anak Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif tercantum dalam dokumen Panama Papers. PM Sharif langsung membentuk komisi khusus untuk menyelidiki bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama tersebut.
Panama Papers yang dirilis The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Senin (4/4), menunjukkan anak perempuan PM Sharif, Mariam dan kedua anak laki-lakinya, Hussain dan Hassan memiliki sedikitnya 3 perusahaan offshore di British Virgin Islands, wilayah tax haven atau bebas pajak.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko disebut mendirikan perusahaan offshore di British Virgin Island saat tentara Ukraina bertempur dengan para pemberontak pro-Rusia. Sejumlah dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca menyebut Poroshenko mendaftarkan perusahaannya, Prime Asset Partners Ltd., pada 21 Agustus 2014.
Pemerintah Rusia bereaksi keras terhadap Panama Papers, dengan menyebutnya sebagai “Putinophobia”. Sebab, dokumen itu mengungkap jejak dana sekitar US$ 2 miliar milik orang-orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, yang bermuara di perusahaan cangkang di negara tax haven.
Presiden Tiongkok Xi Jinping pernah bersumpah akan melawan para koruptor. Namun, dalam dokumen bocor tersebut diduga ada hubungan kakak ipar Xi Jinping, Deng Jiagui, dengan beberapa perusahaan offshore.
Di Timur Tengah, nama Raja Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman al-Saud, Raja Arab Saudi, Khalifa bin Zayed bin Sultan al-Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab dan Emir Abu Dhabi, juga masuk dalam Daftar Panama Papers.
Di Malaysia, Nama putra dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, tercantum dalam dokumen Panama Papers.
“Banyak informasi di sana. Kami tidak tahu isi keseluruhan dari konten dokumen itu. Bahkan Lionel Messi ada dalam daftar itu. Bukan secara otomatis mengimplikasikan seseorang dalam satu kejahatan,” ujar Khairry di Gedung Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur, Selasa (cnnindonesia, 5/4/16)
Khusus di Islandia, skandal Panama Papers ‘memakan korban’. Perdana Menteri (PM) Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dikabarkan mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyusul bocornya dokumen Panama (Panama Papers) yang menyebut sang PM dan istrinya menggunakan perusahaan offshore untuk menyembunyikan investasi jutaan dolar AS.
“Perdana menteri mengatakan (kepada partainya) dalam pertemuan kelompok parlemen bahwa ia mundur sebagai perdana menteri dan saya akan mengambil alih,” kata Wakil Pimpinan Partai Progresif yang juga Menteri Pertanian Sigurdur Ingi Johannsson dalam siaran langsung seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (5/4/2016).
Salah satu pendiri Firma Hukum, Ramon Fonseca, menyatakan pihaknya tidak melanggar hukum apapun dan menegaskan seluruh operasionalnya legal. Fonseca juga menegaskan pihaknya tidak pernah menghancurkan dokumen apapun maupun membantu orang-orang menghindari pajak juga mencuri uang.
Dalam wawancara dengan Reuters, Rabu (6/4/2016), Fonseca menyebut data-data dari kantornya yang dipublikasi tim jurnalis dari The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri atas ratusan jurnalis dari sekitar 76 negara, telah keluar dari konteks dan disalahartikan.
“Kami mengesampingkan (pembocoran ini) pekerjaan orang dalam. Ini bukan pembocoran. Ini adalah peretasan,” tegas Fonseca (63) di kantornya di Panama City.
Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempelajari dokumen Panama Papers. Adapun kejaksaan Perancis mulai membuka penyelidikan awal dugaan penggelapan pajak orang-orang kaya di negaranya yang menggunakan jasa Mossack Fonseca. Seperti dikutip Reuters, Selasa (5/4), langkah serupa dilakukan pemerintah Jerman, Australia, Austria, Swedia dan Belanda.
Gaduh di Dalam Negeri
Pemerintah Indonesia turut menanggapi dokumen tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data dalam Panama Papers. Bocoran dokumen Panama atau Panama Papers menyebut nama-nama pengusaha asal Indonesia.
“Data yang ada di apalah namanya, di online itu yang disebut sebagai Panama Papers kita pelajari, tapi tentunya yang ingin saya tekankan bahwa data sementara ini yang kita miliki itu tidak berasal dari sana,” kata Bambang di kantor Ditjen Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Selasa (detik.com, 5/4/2016).
Baca juga : Daftar lengkap nama-nama orang indonesia di dokument Panama papers.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu menyebut dana pengusaha, politisi dan pejabat Indonesia yang terparkir di luar negeri lebih dari 14.100 T (akumulasi sejak tahun 70 an).
Sandiaga Uno salah satu pengusaha yang namanya disebut dalam dokumen menyatakan siap diperiksa oleh pemerintah. Uno sebelumnya mengakui perusahaannya ada di dalam dokumen offshore leak tersebut.


“Saya sangat siap dan sangat terbuka. Saya mendukung sekali langkah Pak Luhut, kalau Kemenkeu, Dirjen Pajak periksa saya siap, malah kalau KPK mau investigasi, ini saatnya, mari buka-bukaan,” kata Sandiaga saat ditemui di Makam Pangeran Jayakarta, Jakarta, Rabu (Kompas.com, 6/4/2016).
Selain Uno, nama-nama beken seperti Sudwikatmono, Anthony Salim, Erick Tohir, Gita Wirjawan, Budi Sampoerna, Chairul Tanjung, Mochtar Riady, Sinar Mas Group, Rahmat Gobel, Rusdi Kirana dan sederet nama beken lainnya ikut mejeng dalam dokumen.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan ratusan nama orang Indonesia ada dalam Panama Papers yang mengungkap penyimpanan uang triliunan di luar negeri tersebut. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty diakuinya makin diperlukan.
“Kita memang dilematis. Kita ingin mereka yang mempunyai dana cukup besar disimpan di negara lain seharusnya atas nama kepentingan bangsa, mereka repatriasi dananya dalam negeri. Saya rasa itu salah satu niat baik tax amnesty,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 5 April 2016. Di balik upaya DPR menyiapkan regulasi tax amnesty, pemerintah kata dia juga perlu menyiapkan pengelolaan atas uang tersebut. (Viva.co.id, 5/4/16)
Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia terkait Panama Papers. Pasalnya, nama-nama yang disebut dalam dokumen itu diduga menyimpan uang atas kejahatan keuangan, seperti pengemplangan pajak dan pencucian uang.
“KPK mempelajari nama-nama yang ada di dokumen itu,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief melalui pesan singkat, Rabu (kompas, 6/4/2016).
Panama Papers, Ironi dan Alienasi Rakyat
Dalam sistem kapitalisme demokrasi, pajak merupakan instrumen utama negara mendapatkan pemasukan. Dengan pajak, negara dapat melaksanakan kebijakan pembangunan di segala bidang. Penambahan pendapatan negara, dikakukan dengan cara melakukan perluasan pajak atau melakukan ekstensifikasi maupun melalui difersifikasi dan intensifikasi pajak.
Tidak mengherankan, seluruh negara yang menerapkan ideologi Kapitalsme, memberlakukan berbagai macam pungutan pajak kepada rakyatnya. Pajak barang dan jasa, pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, pajak progresif dan instrumen pajak lainnya. Pajak-pajak yang mencekik leher rakyat dibebankan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu.
Negara tidak memperhatikan lagi apakah rakyat memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Negara justru melakukan berbagai kajian untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai pungutan pajak tanpa memperhatikan kemampuan rakyat. Rakyat yang sudah kesulitan menghadapi beban hidup, terus saja diwajibkan membayar pajak, sementara para penguasa, pejabat dan pengusaha justru menghindari pajak dengan mengalihkan dananya keluar negeri.
Skandal Panama papers, menjadi ironi sekaligus alienasi bagi rakyat. Rakyat, tidak mendapati pemimpinnya ikut merasakan beban dan derita yang dialami rakyat. Para pemimpin dan politisi yang seharusnya hadir dan hidup bersama-sama rakyat justru hidup dengan berkelimpahan harta. Celakanya, harta yang sudah melimpah ruah tersebut, justru diparkir diluar negeri untuk menghindari pajak.
Panama Paper, Skandal kejahatan para kapitalis global
Ketika Anda berpikir tentang Panama, pikiran anda langsung tertuju soal cerutu, pantai dan Terusan Panama yang terkenal di dunia, yang menurut American Society of Civil Engineers dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia modern dalam hal teknik.
Namun Panama telah menjadi berita utama bukan karena kehebatannya dalam teknik sipil, tetapi karena kehebatannya dalam rekayasa keuangan. Kebocoran jutaan dokumen dari sebuah firma hukum Panama telah memberikan kepada dunia pandangan yang sangat gamblang tentang bagaimana orang-orang kaya telah melakukan hal yang luar biasa berliku-liku untuk melindungi kekayaan mereka dari otoritas pajak di dunia. Pengungkapan berikutnya dari kebocoran dokumen yang banyaknya 11 juta dokumen itu menyebabkan gaung di seluruh dunia. Presiden, Perdana Menteri bahkan actor terkenal Bollywood telah menggunakan entitas offshore untuk menutupi masalah keuangan mereka.
Meskipun catatan 11 juta dokumen itu mengartikulasikan adanya perbuatan curang di bidang keuangan ini yang mengejutkan, pertanyaanya adalah mengapa orang terkejut? Para elite kapitalis tidak bermain dengan aturan yang sama sebagaimana aturan untuk orang lain. Sebenarnya ini adalah kebohongan besar di jantung ideologi kapitalis yang membanggakan kepentingannya sendiri, tetapi mengabaikan apa yang dilakukan oleh kaum ekstrem pada struktur masyarakat.
Struktur dari setiap masyarakat berhasil dirangkai oleh adanya kontrak antara warganya bahwa ada suatu tingkat lapangan bermain, dimana tidak ada orang yang berada di atas hukum dan bahwa dalam hal ini setiap orang adalah sama kedudukannya. Namun kegagalan orang-orang kaya untuk membayar bagiannya secara adil benar-benar telah merusak kontrak masyarakat ini! Apa yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa sebagian besar dari apa yang terjadi di Panama mungkin adalah legal. Ini adalah pengemplangan pajak cara lama dan bukan penggelapan pajak. 
Apa yang telah dilakukan oleh kaum elit selama beberapa dekade adalah melegalisasi kebijakan yang membuat mereka lebih baik (entitas offshore) sementara mengkriminalisasi kebijakan-kebijakan yang membuat mereka menjadi lebih buruk (menindak rakyat jelata). Perbedaan antara kaum elit dan seluruh masyarakat bukanlah bahwa mereka bisa membayar akuntan dan pengacara yang mahal, bukanlah bahwa mereka tidak bermain dengan aturan yang sama (yang banyak dari hal ini pasti sudah sangat jelas saat ini) tetapi adalah bahwa kaum elit bisa menulis peraturannya sendiri.
Dengan alasan kesulitan keuangan, kaum elit dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan penghematan kepada semua masyarakat yang telah secara tidak proporsional berdampak pada orang-orang miskin, kaum tunawisma dan orang-orang cacat. Serangan kepada para pensiunan, serangan terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh, serangan terhadap layanan umum utama di seluruh dunia telah memukul mereka yakni orang-orang yang paling tidak mampu dalam masyarakat. Semua penghematan massa ini dibenarkan untuk menghemat uang, namun semuanya dilakukan pada waktu yang sama saat kaum elit menyembunyikan aset-aset mereka di luar negeri, menciptakan jutaan entitas offshore dan menghindari pajak pada skala industri.
Kebijakan elit kapitalis terhadap kekayaan masih dianggap belum cukup untuk menjadi salah satu kepentingan diri, meskipun hal itu sudah cukup buruk. Hal ini tidak saja memberikan perlindungan politik kepada lokasi-lokasi offshore (lepas pantai) seperti British Virgin Islands, meskipun hal itu sudah cukup buruk. Hal ini tidak hanya memberikan celah yang bernilai miliaran dolar kepada orang-orang super kaya, meskipun itu juga cukup buruk. Tidak ada kejahatan sebenarnya yang merupakan pertahanan yang buruk atas sebuah ideologi yang melembagakan ketidaksetaraan, yang melindungi orang-orang kaya dengan cara apapun dan yang memiliki satu hukum untuk kaum elit dan satu hukum lain untuk rakyat jelata.
Kita tahu kita hidup dalam sistem yang curang dimana orang-orang super kaya membayar tarif pajak lebih rendah daripada para sekretaris mereka. Kami tahu ini adalah sistem curang di mana bank mendapatkan dana talangan sementara kaum miskin mendapatkan pemotongan belanja. Kami tahu bahwa ini adalah sistem curang ketika menurut Oxfam, 62 orang orang-orang super kaya di dunia sekarang memiliki kekayaan lebih dari setengah dari kekayaan penduduk dunia.
Kapitalisme sebagai suatu sistem telah gagal untuk memahami manusia, gagal untuk memahami masyarakat dan gagal untuk memahami masalah-masalah inti ekonomi. Lihat saja realitas suram dimana terdapat 2.4 milyar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $ 2 per hari. Ada lebih banyak ponsel di dunia daripada toilet dan ada 780 juta orang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air minum yang aman diminum.
Meskipun demikian, sebagian orang berpendapat bahwa perbaikan sedang dilakukan, tapi pertanyaan sebenarnya adalah untuk siapa itu dilakukan? Seorang wartawan pemenang Hadiah Pulitzer David Cay Johnston melakukan penelitian berdasarkan data pendapatan 45 tahun yang lalu. Setelah melakukan penyesuaian dengan inflasi, dia menemukan bahwa pendapatan dari 10% orang Amerika telah naik sebesar $ 116.000. Satu persen dari jumlah orang yang berada di puncak piramid ekonomi pendapatannya melejit sebesar $ 18 juta. Sedang untuk bagian bawah piramid yang merupakan 90% hanya mendapat uang receh sebesar $ 59. Dan jika kita berpikir akan lebih baik hanya dengan membaca buku Thomas Piketty yang berjudul ‘Capital in the-21 century’ analisanya tentang masalah ketimpangan masyarakat yang semakin buruk tidaklah lebih baik saat kapitalisme tradisional yang lebih ketat diterapkan.
Secara jelas, ekonomi Islam bertentangan dengan kapitalisme tapi lebih spesifik. Islam percaya bahwa masalah utama adalah bagaimana kita mendapatkan kekayaan untuk mengedarkan kekayaan dengan lebih cepat untuk banyak orang bukan hanya untuk segelintir orang.
كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم ۚ
..supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. (QS: 59: 7)
Ekonomi seperti itu harus dikelola untuk banyak orang yang lemah, bukan orang yang sedikit tapi kuat. Itulah masyarakat di mana hanya orang kaya yang bisa menikmati sekolah terbaik, rumah sakit terbaik, keamanan terbaik dan itu bukan hal baik baik. Itulah sebabnya Islam percaya bahwa sistem ekonomi tidak boleh curang, bahwa modal tidak boleh ditimbun dan bahwa perdagangan yang legal harus berkembang.
Ekonomi Islam menghapuskan pajak atas penghasilan dan pengeluaran dan menggantinya dengan retribusi yang berdasarkan kekayaan dan tanah.
Ekonomi Islam akan menghancurkan kartel, monopoli dan tanah-tanah kaum feodal. Ekonomi Islam akan menghapuskan ekonomi keuangan yang didorong dari hasil judi dan yang mendorong ekonomi riil yang berdasarkan rekayasa dan manufaktur.
Ekonomi Islam akan memulangkan modal di luar negeri yang diikat di lokasi-lokasi offshore dan mendorong investasi dalam ekonomi riil untuk meningkatkan pekerjaan di sektor swasta.
Namun untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi itu diperlukan suatu entitas politik Islam yang benar-benar berkomitmen untuk membantu orang-orang miskin, kaum tunawisma dan orang-orang yang terbuang.
Mudah-mudahan kasus seperti Pentagon papers yang hampir 50 tahun yang lalu mengungkapkan kebohongan perang Vietnam, Panama Panama juga akan mengekspos kebohongan sistem yang korup atau gagasan naif bahwa pembentukan politik bisa direformasi dari dalam. Kapitalisme berakar dari prinsip-prinsip tertua, bukan dari Magna Carta, Deklarasi Kemerdekaan AS atau lembaga-lembaga politik yang dihormati, tetapi dalam nilai-nilai ekstrim kepentingan materi untuk dirinya sendiri. Suatu kepentingan diri yang menempatkan posisi para pengemplang pajak di atas kepentingan orang-orang kaum cacat, kepentingan diri yang menempatkan keuntungan di atas kepentingan orang-orang miskin dan kepentingan diri yang pada akhirnya menempatkan akumulasi kekayaan di atas kepentingan inti kemanusiaan.
Apakah mengherankan bahwa bukan hanya umat Islam, tetapi banyak orang lain yang sekarang mempertanyakan nilai-nilai ini dan penerapannya yang aneh di dunia pada saat ini? Apa yang secara moral tidak dapat dipertahankan bukan hanya kebijakan yang mendorong para pengemplang pajak atau korupsi massal tetapi nilai-nilai ekstrim kepentingan diri yang terletak di jantung ideologi kapitalis. (riza)