3 keputusan gila Ahok terkait penggusuran pasar ikan

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

3 keputusan gila Ahok terkait penggusuran pasar ikan

Selasa, 12 April 2016

Bukan soal semata penggusuran Pasar Ikan yang bikin saya gelisah. Kesan kuat adanya aksi berstrategi, berencana dan berprogram untuk menghilangkan ingatan sejarah terhadap geopolitik Sunda Kelapa, asal muasalnya Kota Jakarta, kiranya jauh lebih menggangu benak pikiran saya.

Ini salah satu bukti nyata betapa telah terjadi de-spiritualitasi agama yang kemudian membawa dampak dalam pengambilan kebijakan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bukan saja rakyat kecil jadi korban sekaligus tumbal kepentingan kapitalisme berbasis korporasi dari asing, yang kemudian kawin-mawin dengan para kapitalis komprador lokal, dan didukung oleh kaki-tangannnya, yaitu kaum feodal modern yang antara lain bercokol sebagai aparat-aparat birokrasi Pemda DKI.

Dalam kaitan ini, Ahok hanya sekadar puncak gunung es.

Maka itu saya senang masih ada sejarawan seperti Bung JJ RIzal yang mampu mengkritisi penggusuran pasar ikan melalui sudut pandang yang cukup mengena. Bahwa penggusuran tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pelestarian warisan sejarah dari daerah-daerah yang yang jadi mata-rantai dari Wilayah Sunda Kelapa. Bahkan, menurut saya, justru ini merupakan prakondisi untuk memunahkan ingatan sejarah.

Seperti kata Juri Lina, penulis Swedia. Kalau ingin menaklukkan sebuah negeri, tanpa melalui sarana militer, cukup lakukan tiga langkah:

1. Kaburkan sejarahnya.
2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya.
3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Mengapa Pemerintah Pemda DKI Jakarta bisa begitu keblinger sampai-sampai bermaksud menggusur Pasar Ikan maupun salah satu lokasi di Luar Batang di kawasan Jakarta Utara?

Menurut saya ada hal yang jauh lebih krusial dibanding sekadar didorong oleh pertimbangan-pertimbangan komersial untuk mengkosmopolitikankan kota Jakarta. Penggusuran Kalijodo, Luar Batang maupun Pasar Ikan, sejatinya hanya gejala permukaan dari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Yaitu adanya gerakan berstrategi, berencana dan berprogram untuk merubah dan menghancurkan budaya dan kearifan lokal suatu daerah, sehingga muncul budaya baru yang memudahkan masuknya kapitalisme asing dan gaja hidup hedonism kota besar atas nama arus globalisasi.

Yang harus kita cermati sekarang ini terkait campur-tangan asing di negara-negara berkembang, termasuk negeri kita, yaitu maraknya peran penting dari yang namanya para konseptor Pengembangan Budaya. Gejala ini sudah terlihat rancangan skemanya pada akhir musim panas 1998.

Sepertinya istilah Pengembang Budaya ini asyik-asyik saja, tapi sesungguhnya mereka-mereka ini teridiri dari para pakar berbagai bidang keilmuan, yang dipandu melalui satu gagasan pokok: Negara-Negara Berkembang hanya bisa maju, kalau mengikuti pola pemikiran, nilai-nilai dan sikap yang diterapkan negara-negara di Amerika, Kanada dan Eropa Barat.

VIsi-misinya adalah:

Mengintegrasikan perubahan budaya ke dalam pembangunan politik-ekonomi yang berkonsep, berstrategi, berencana dan berprogram. Maka apa yang terlihat secara kasatmata melalui fenomena penggusuran Kalijodo, Luar Batang dan Pasar Ikan, sejatinya hanya merupakan pilot project atau proyek perintis belaka.

Strateginya, mendukung elemen-elemen strategis suatu negera, yang bermaksud memprakarsai perubahan budaya, sehingga model perekonomian liberal, demokrasi liberal berbasis multi-partai parlementer, persaingan dalam dunia usaha dan sebagainya.

Jadi menarik ketika Sunny Tanuwijaya sejak 2010 ditempatkan sebagai staf magang di Pemda DKI Jakarta, bisa dibaca sebagai bagian dari adanya strategi seperti yang saya maksud tadi? Entahlah..

Yang jelas, pada tataran global, Lawrence E Harrison dan Samuel Huntington, sudah merancang hal ini sejak musim panas pada 1998 lalu. Melalui simposium yang digelar oleh Harvard University’s Academy for International and Area Studies.

Secara lengkap hal ini bisa disimak dalam buku yang disunting Huntington dan Harrison, Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Yang amat mengganggu dan tersirat dalam buku ini adalah: Tidak mungkin anda bisa jadi bangsa yang maju sekaligus tetap berkepribadian sesuai dengan tradisi dan budaya bangsanya.

Buku yang aslinya bertajuk Culture Matters: How Values Shape Human Progress, saya kira sudah cukup menjelaskan terjadinya liberalisasi ekonomi politik besar besaran menyusul kejatuhan Suharto pada Mei 1998 dan berawalnya era reformasi. Segalanya memang serba berencana dan berprogram. Fakta bahwa UUD 1945 produk cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sejatinya sekarang sudah berubah menjadi UUD 2002 yang kodratnya sudah berubah menjadi liberal.

  

Terputusnya keterkaitan Pancasila sebagai wujud nyata kepribadian bangsa (dari segi budaya, adat dan keagamaan) dengan pasal-pasal yang jadi batang tubuh konstitusi UUD 1945, berarti tepatlah ungkapan Prof Dr Kaelan, Guru Besar Filsafat Universitas Gajah Mada: Bahwa kitalah satu-satunya bangsa di dunia, yang telah mengubur jatidirinya sebagai bangsa.(Hendrajit/aktual)