Adakah agenda khusus dibalik meletusnya Demo sopir taksi yang menyita perhatian publik

Iklan Semua Halaman

DUNIA ISLAM

Adakah agenda khusus dibalik meletusnya Demo sopir taksi yang menyita perhatian publik

Selasa, 22 Maret 2016
Adakah agenda khusus di balik meletusnya demo sopir taksi dan angkutan umum di depan istana.Sebut saja begitu,karena seharusnya hal memilukan ini tidak perlu terjadi selama pemerintah mampu memberikan hak-haknya antara pendemo dan yang di gugat yaitu transportasi online. Tentu saja kerusuhan ini sangat kental dengan pengalihan isu atau bisa saja memunculkan pahlawan menuju pilgup. Saling menyalahkan satu sama lain antar pihak menjadi santapan masyarakat. Meskipun kelihatannya pemerintah dibuat repot tetapi setidaknya khasus besar dan isu nasional sedikit teralihkan dengan adanya demo besar-besaran ini.

Menanggapi hal ini Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen Pol Nandang Jumantara, mengungkapkan, pihaknya memperkirakan secara total setidaknya ada 12 ribu orang yang melakukan aksi demonstrasi menuntut penutupan angkutan umum berbasis aplikasi.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) di sejumlah titik di Jakarta pada Selasa (22/3).

Nandang memperkirakan, jumlah terbesar aksi berada di depan Istana Negara, yang mencapai 6000 orang. Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informatika mencapai 2000 orang. ''Sedangkan di depan Gedung DPR/MPR diperkirakan mencapai 2000 orang. Akhirnya pada sore hari, intinya mereka ke Istana dan Kemenkominfo,'' ujar Nandang saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Menurut dia, pihak kepolisian akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk PPAD dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pertemuan yang rencananya akan dilakukan malam ini, akan membahas soal adanya rencana unjuk rasa yang akan kembali dilakukan oleh PPAD pada esok hari. 

Sebelumnya, pihak PPAD memang mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa serupa jika tuntutan mereka, agar pemerintah menutup angkutan umum berbasis aplikas online, tidak segera dilaksanakan.

Nandang menegaskan, apapun rencana PPAD terkait unjuk rasa lanjutan, maka harus ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Namun, lanjut Nandang, pihaknya akan selalu siap dalam melakukan penjagaan dan pengamanan terkait rencana demo tersebut.''Para Kapolres sudah kami himbau untuk terus melakukan penjagaan. Sehingga ada jaminan kepastian soal keamanan,'' tuturnya. 

Selain itu, PPAD juga diharapkan untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melakukan aksi unjuk rasa. ''Tidak boleh demo secara anarkis dan tidak boleh membawa senjata tajam,'' ujar Nandang. 

Demo anarkisme 

Kelompok sopir taksi dan angkutan umum menggelar aksi demo besar-besaran hari ini, Selasa (22/3/2016). Aksi demo tersebut sebagai penolakan terhadap layanan jasa transportasi online yang dianggap ilegal.
Akibat demo besar-besaran sopir taksi di ruas Sudirman, Bundaran HI dan Monas, lalu lintas di jalan protokol Jakarta jadi kacau. Bahkan di Jalan Sudirman arah HI, lalu lintas mengalami chaos.

Demo ini pun berakhir anarkis. Terjadi bentrok antara Go-Jek dengan para Sopir Taksi di sekitar Sudirman, HI.


Kondisi ini jangan jadi pencitraan pemerintah

Musisi Ahmad Dhani mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan praktik pencitraan dengan menghindari kebijakan tidak populer terkait polemik transportasi berbasis aplikasi.

"Kebijakan memblokir aplikasi tentu tidak populer, dan itu memengaruhi pandangan 'netizen' kepada pemerintah," katanya di Kantor Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Namun, Dhani juga menyesalkan mengenai tindakan kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa awak transportasi darat konvensional menolak keberadaan transportasi aplikasi seperti GrabCar dan Uber.

"Istri saya memanfaatkan Grab. Dia kecewa dengan tindakan sopir-sopir taksi yang seperti itu," ujarnya.

Menurut Dhani, solusi terhadap polemik tersebut adalah mencari rumusan untuk GrabCar dan Uber supaya juga layak digunakan oleh rakyat berdasarkan hukum yang jelas. "Kalau hukumnya jelas, tentunya (GrabCar dan Uber) tidak semurah yang sekarang," ucap dia.

Selain itu, Dhani juga menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menegaskan akan mencabut izin usaha perusahaan taksi apabila tidak menindak sopirnya yang berlaku anarkis dalam unjuk rasa.

"Blue Bird cukup kuat, Ahok jangan main-main dengan Blue Bird. Hitung dulu berapa pajak yang telah dibayarkan Blue Bird kepada negara sejak perusahaan itu berdiri," katanya.

Dhani menegaskan bahwa semua bisnis harus berdasarkan aspek legalitas. Namun ia mengingatkan jika berbicara legalitas jangan disalahpahami dengan tidak mendukung teknologi. Dhani menambahkan kemudahan yang dimiliki oleh transportasi aplikasi sudah harus diantisipasi oleh pemerintah sejak awal dengan membuat basis hukum yang tepat.

Pemerintah tak bisa tutup transportasi online

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar penyelesaian 'kisruh' antara pihak transportasi konvensional dan online harus berazaskan keadilan bagi kedua belah pihak.

"Presiden memerintahkan untuk mengevaluasi supaya azas keadilan ada di situ," katanya, Selasa (22/3).
Luhut menekankan bahwa keadilan harus didapatkan dari kedua belah pihak yang berkonflik, yakni antara pihak taksi konvensional dan layanan transportasi berbasis aplikasi online.

"Perlakuan taksi konvensional dengan yang aplikasi memang ada hal-hal yang harus sama," ujarnya.
Hal-hal yang harus dipatuhi antara lain penyelenggara transportasi tersebut harus berbadan hukum, memiliki izin, dan juga membayar pajak.

Ia mengakui bahwa pemerintah tidak memprediksi akan adanya layanan transportasi berbasis online dengan perkembangan kemajuan teknologi. Luhut mengaku, hal tersebut tidak dipersiapkan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Waktu undang-undang dibuat, kami tidak membayangkan teknologi maju begitu cepat. Tidak terbayangkan ada ojek, GoJek dan semacamnya," katanya lagi.
Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memblokir aplikasi transportasi online seperti yang ada dalam tuntutan para pengemudi angkutan darat yang berunjuk rasa.
"Kalau kita tutup aplikasi ini juga berapa lagi yang akan ribut?" kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Menurutnya, memenuhi permintaan pengunjuk rasa untuk memblokir aplikasi GrabCar dan Uber hanya akan menimbulkan masalah baru dengan kemungkinan unjuk rasa para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online.

Pada hari ini ribuan pengemudi taksi berunjuk rasa di sejumlah lokasi di Jakarta. Dalam unjuk rasa tersebut, para pengemudi itu menuntut agar layanan transportasi berbasis aplikasi daring segera diblokir.

Para pengunjuk rasa juga memaksa memberhentikan setiap taksi yang masih beroperasi, bahkan merusak kendaraan. Pengunjuk rasa pengemudi angkutan umum darat juga sempat bentrok dengan kelompok pengemudi ojek online GoJek di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat.(-Republika dan berbagai sumber-)

Post by : lemahirengmedia.com 
Semua artikel bersifat dinamis karena sewaktu-waktu akan mengalami perubahan data/sumber/analisa dan lainnya demi keakuratan dan obyektifitas informasi.